Meski telah ada fatwa MUI tentang ke-Halalan dan ijin dari BPPOM terkait vaksin Sinovac, tidak dipungkiri masih ada keraguan dari masyarakat terutama umat Islam di Indonesia terkait penggunaan vaksin tersebut. Wajar jika kemudian muncul pertanyaan dari berbagai jamaah kepada organisasi massa yang menaungi mereka.

Dewan Da'Wah Islamiyah Indonesia Mendukung Keputusan Penetapan Status Kehalalan Vaksin
Dr. Adian Husaini – Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia

Ini pula yang terjadi dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Banyak jamaah dan pengurus Dewan Dakwah di daerah yang perlu memastikan sikap dan pandangan Pimpinan Pusat Dewan Dakwah terkait masalah program vaksinasi yang akan segera dilakukan oleh pemerintah.

Terkait itu, Pengurus Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia memandang perlu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan pengurus Dewan Da’wah di seluruh Indonesia tentang masalah tersebut. Adapun sikap dan pandangan Dewan Da’wah, sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan oleh Dr. Adian Husaini, selaku ketua umum Dewan Dakwah adalah sebagai berikut:

Pertama, Dewan Da’wah mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kaum muslimin, untuk bersatu padu mengatasi pandemi Covid-19 secara sungguh-sungguh dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada-Nya, memohon pertolongan-Nya, dan selalu melaksanakan ikhtiar menjaga kesehatan sesuai panduan protokol Covid-19 yang telah ditetapkan para ilmuwan yang memiliki otoritas di bidangnya.

Kedua, Dewan Da’wah berpandangan bahwa vaksinasi yang halal dan aman adalah salah satu cara mengatasi penyebaran virus, bukan satu-satunya cara. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan program vaksinasi dapat diikuti dengan keseriusan dalam menjalankan kebiasaan hidup sehat dan bersih dengan senantiasa memperhatikan protokol kesehatan.

Ketiga, Dewan Da’wah meyakini bahwa aspek pertama yang harus dipenuhi dalam hal vaksin adalah aspek syar’i, agar tindakan medis ini mendapat ridha dari Allah ‘Azzawajalla. Karena itu kehalalan vaksin harus benar-benar terjamin. Dalam hal ini Dewan Da’wah mendukung keputusan lembaga yang memiliki otoritas dan terpercaya dalam penetapan status kehalalan vaksin tersebut.

Baca juga:  Tim BIK Peduli Dalam Upaya Perbaikan Kondisi Dusun Palada Kabupaten Mamuju Pasca Gempa

Keempat, Dewan Da’wah Menghimbau pemerintah untuk bersikap terbuka dan transparan dalam masalah kebijakan vaksin, dengan melibatkan ormas-ormas keagamaan serta mengajak para pakar dalam berbagai disiplin ilmu untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat.

Kelima, Dewan Da’wah menghimbau kepada pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi agar menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan, kesucian dan keamanan vaksin, maka diperlukan transparansi dalam menelitinya. Demikian pula penggunaannya dimulai dari kepala Negara, para pejabat tinggi dan seterusnya serta dilakukan secara terbuka.

Keenam, Dewan Da’wah menghimbau kepada pemerintah khususnya tenaga teknis bidang kesehatan, dalam melaksanakan vaksinasi senantiasa memperhatikan faktor individual. Oleh karena ada kelompok orang yang termasuk dalam kategori kontraindikasi diberikan vaksin.

Ketujuh, Dewan Da’wah menghimbau kepada pemerintah, dalam pelaksanaan vaksinasi agar memberikan pilihan kepada masyarakat dan tidak memaksakannya apalagi disertai ancaman atau sanksi denda. Karena hal demikian telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan RI. No. 36 tahun 2009 pasal 5, point (1), (2) dan (3).

Keterangan tertulis yang diterima Al-Basir diakhiri dengan seruan Dewan Da’wah kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa, memperbanyak istighfar, bertobat, serta tetap sabar dan bertawakal agar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini segera dijauhkan dari wabah, musibah dan fitnah.