Akhir-akhir ini persoalan kedaulatan ekonomi kembali mengemuka, terkait kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah yang dianggap terlalu pro pasar (liberal). Sebagian pihak berpendapat bahwa kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari globalisasi yang tidak bisa dihindari.

Daulat Ekonomi Di Tengah Pusaran Kuat Kapitalisme Global
Foto oleh Fauzan di Unsplash

Sementara pihak lain menilai bahwa kebijakan ekonomi yang terlalu pro pasar tersebut, selain akan mengurangi keberpihakan terhadap rakyat banyak, juga akan melemahkan potensi ekonomi Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam.

Dalam konteks ekonomi global nan kapitalistik dan cenderung liberal ini, Indonesia sesungguhnya berada pada situasi yang kurang diuntungkan. Oleh kekuatan-kekuatan perekonomian global, populasi penduduk Indonesia yang begitu besar seringkali cuma dilihat sebagai pangsa pasar yang potensial dan menggiurkan. Terlebih lagi dengan lemahnya kecintaan dan fanatisme masyarakat Indonesia terhadap produk dan komoditas dalam negeri. Di sisi lain terlihat bahwa populasi yang besar itu juga cenderung dipandang sebagai sumber tenaga kerja yang melimpah dan relatif murah dalam mendukung dunia usaha yang mendorong masuknya arus modal dari luar.

Demikian halnya dengan sumber-sumber kekayaan alam. Alih-alih didayagunakan untuk mempertinggi kemakmuran dan daya saing bangsa, kekayaan alam yang begitu melimpah itu hanya diposisikan sebagai keunggulan komparatif yang tidak memiliki nilai tambah yang tinggi. Kita justru “mempersilakan” kekuatan-kekuatan ekonomi global untuk mengekplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam itu dengan sekehendak hati dalam durasi kontrak yang panjang hingga puluhan tahun. Kekuatan-kekuatan perekonomian global ini pula yang kemudian mengolah sumber-sumber daya alam kita menjadi komoditas yang memiliki nilai tambah ekonomi jauh lebih tinggi.

Akibatnya, Indonesia terkesan hanya mampu menjadi obyek globalisasi, bukan subyek globalisasi. Sebagian besar rakyat Indonesia belum menikmati kesejahteraan dari kekayaan alam yang dimilikinya. Mereka cuma kebagian sisa-sisa dari sumber daya alam yang telah dikuras oleh kekuatan ekonomi global. Mereka seolah-olah “dipaksa” untuk tetap menjadi miskin agar dapat terus dikooptasi dan menjadi obyek. Ironisnya, gambaran ini mirip dengan ketika bangsa ini berada dalam cengkeraman imperialisme di masa kolonial. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan kritis di atas; apakah kita sudah berdaulat secara ekonomi, meskipun secara politik kita telah berdaulat 65 tahun lalu?

Baca juga:  Takbiran Tradisi Yang Harus Dilestarikan

Jika dikembalikan pada semangat dan visi para pendiri bangsa terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bangsa, mereka telah meletakkan nilai-nilai dasar sistem perekonomian yang mengacu pada model koperasi. Sistem ekonomi koperasi ini dianggap sesuai dengan karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat kita, seperti: kekeluargaan, kegotong-royongan, dan pengutamaan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Karena karakternya yang lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, banyak kalangan yang kemudian melakukan rekonstruksi dan revitalisasi terhadap sistem tersebut guna melawan keserakahan kapitalisme global. Dari situ kemudian muncul istilah seperti ekonomi Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

Namun yang menjadi masalah adalah saat ini nilai-nilai asli masyarakat kita tersebut ternyata tidak kompatibel, tidak selaras, dan bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dituntut dalam sistem ekonomi kapitalisme global yang tengah menderu dengan kencang hingga ke semua lini. Banyak pihak yang menilai bahwa nilai-nilai dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak akan mampu melawan kedahsyatan ekonomi kapitalisme global yang cenderung ekspansif, individualis, dan tamak.

Pertanyaannya kemudian, mampukah Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara mengendalikan dan menentukan sendiri arah kebijakan ekonominya secara bebas tanpa didikte kekuatan modal asing dari negara lain? Mungkinkah di era globalisasi seperti ini, segala kekayaan sumber daya alam dapat sepenuhnya dikelola dengan kekuatan sendiri dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat? Tampaknya perlu keseriusan dan kecerdasan bagi segenap elemen bangsa untuk dapat keluar dari pusaran kuat globalisasi ini agar dapat beranjak menjadi negara yang berdaulat secara politik maupun ekonomi.