Sebagai penyandang profesi yang intens berurusan dengan anak-anak, para guru atau ustadz perlu memahami kedudukan anak-anak di mata hukum, baik hukum internasional maupun nasional, agar tidak terjadi salah pendekatan dan pelanggaran hukum.

Guru Dan Perlindungan Hak Anak
Photo by Hugues de BUYER-MIMEURE on Unsplash

Diantara kita mungkin ada yang mengikuti beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan oknum guru di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa diantaranya bahkan menjadi berita nasional, karena adegan kekerasan yang melibatkan oknum guru itu sempat di shoot oleh siswa yang lain dan diunggah di internet. Anggota Dewan yang terhormatpun berkomentar keras terhadap kasus itu, sehingga oknum guru tersebut kemudian di proses secara hukum.

Pada waktu kita masih duduk di bangku sekolah, baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama, melihat guru memarahi kita atau rekan kita dengan pukulan dan tamparan yang keras merupakan hal yang tidak aneh, bahkan di beberapa kawasan di Indonesia hal itu cukup lazim dan di terima sebagai bagian dari proses pendidikan untuk mendisiplinkan anak.

Tetapi pada zaman telah berubah. Menjadi guru atau ustadz pada hari ini tidaklah mudah. Memukul anak dengan niat membangun disiplin seperti kasus diatas, bisa berujung pada pemecatan atau bahkan bisa dipidanakan.

Beberapa rekan guru mungkin tidak cukup peka terhadap berbagai isu terkait dengan posisi anak di mata hukum yang saat ini berkembang. Banyak yang kemudian tanpa sengaja terjebak pada tindakan pelanggaran hukum atas hak anak didik yang dijamin oleh hukum internasional maupun hukum yang berlaku di negara kita.

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2017, menurut survei International Center for Research on Women (ICRW), sebanyak 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan pada rentang waktu itu, kekerasan terhadap anak di sekolah ternyata menduduki ranking tertinggi ke dua setelah kekerasan yang dialami oleh anak di dalam rumah tangga.

Salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah oleh guru adalah minimnya pemahaman para guru terhadap isu-isu hak anak. Umumnya para guru tidak terlalu familiar dengan istilah: Perlindungan Anak, Hak Anak, produk hukum yang mengatur tentang perlakuan terhadap anak, Kekerasan terhadap anak, pekerja anak, dll.

Baca juga:  Hakikat Syukur Serta Perwujudannya Dalam Kehidupanmu

Dalam mendidik siswa kemudian para guru cenderung mengikuti pengalaman diperlakukan oleh para gurunya pada saat mereka bersekolah. Sehingga muncullah berbagai kasus kekerasan di sekolah yang melibatkan para guru.
Memahami hak anak

Siswa sekolah usia wajib belajar yang sedang dihadapi oleh para guru adalah anak-anak. Mungkin dahulu status anak-anak ini tidak berarti apapun, namun saat ini status anak diatur dan terikat oleh hukum. Hukum ini memberikan penjelasan yang detail tentang siapa anak, kedudukannya di mata hukum, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Nah, ada baiknya para guru memahami serba sedikit mengenai status anak dimata hukum, agar kasus kekerasan terhadap anak bisa kita hindari.

Pertama, Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa atau dalam bahasa Inggrisnya United Nations Convention on the right of child. Merupakan suatu konvensi yang berlaku dan mengikat secara internasional terkait pengaturan atas hak-hak yang melekat pada anak; misalnya hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya. Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 1990.

Lalu apa saja hak anak yang diatur dalam konvensi ini? Berikut ini beberapa hal mendasar yang termaktub di dalam konvensi tersebut:

  1. Terkait nama dan Kewarganegaraannya
  2. Hak untuk Mempertahankan Identitas
  3. Jaminan Kebebasan Berkespresi atau Menyampaikan Pendapat
  4. Jaminan Kebebasan Berpikir, Berhati Nurani dan Beragama termasuk mendeklarasikannya
  5. Jaminan Kebebasan Berorganisasi
  6. Perlindungan Terhadap Kehidupan Pribadi
  7. Jaminan Akses untuk Memperoleh Informasi
  8. Hak memperoleh Perlindungan Dari Siksaan/Perlakuan Kejam

Jelasnya, bahwa anak siapapun dia dan tinggal dimanapun dia, akan selalu memiliki hak yang sama di mata hukum internasional. Bagi negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa seperti Indonesia, akan selalu di desak untuk meratifikasi konvensi tersebut, bahkan dunia internasional umumnya yang terhimpun di PBB akan ikut mengontrol pelaksanaan konvensi hak anak ini. Bagi negara-negara yang tidak memperlakukan anak dengan baik atau melanggar prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak, bisa mendapatkan sangsi dari dunia internasional.

Baca juga:  Pelajar Islam Indonesia Rejang Lebong Selenggarakan Leadership Basic Training

Anggota PBB memang tidak secara serempak meratifikasi konvensi ini, namun secara bertahap dunia internasional akan terus mendesak sampai mereka meratifikasinya. Indonesia meski telah meratifikasi konvensi ini semenjak tahun 1990, namun kita baru memiliki Undang-undang Perlindungan Anak pada tahun 2002.

Undang-undang Republik Indonesia no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah produk hukum kita terkait hak-hak anak. Keberadaan UU no.23 tahun 2002 ini merupakan payung hukum yang menjamin hak anak secara konstitusional sekaligus harus dipedomani oleh semua warga negara Indonesia.

Adapun secara garis besar, UU no. 23 tahun 2002 ini berisikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Hak & Kewajiban Anak
  2. Hak & Kewajiban Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua terhadap Perlindungan anak
  3. Kedudukan Anak
  4. Pengasuhan hingga perwalian
  5. Penyelenggaraan Perlindungan
  6. Peran Masyarakat dalam Perlindungan anak
  7. Komisi Perlindungan Anak
  8. Ketentuan Pidana, dan seterusnya.

Artikel ini bersifat sosialisasi awal saja. Untuk kepentingan yang lebih teknis ada baiknya para guru dan asatidz atau aktivis dakwah dan pendidikan mengunduh langsung isi dari UU no. 23 tahun 2002 dari internet. Terjemahan konvensi hak anak juga bisa diunduh secara gratis.

Intinya adalah, para guru, ustadz dan praktisi pendidikian lainya mesti memahami berbagai koridor hukum yang baru untuk membekali mereka dalam berinteraksi dengan anak-anak sebagai siswa dan subjek hukum sekaligus. Agar beberapa insiden salah penanganan dalam mendisiplinkan anak-anak tidak harus terjadi lagi, apalagi jika harus berujung pada pemecatan guru yang bersangkutan. Bukankah tragis, niat baik malah menjadi malapetaka bagi karir dan keluarga?