Dewan Perwakilan Rakyat Filipina telah menyetujui RUU yang menyatakan tanggal 1 Februari sebagai Hari Hijab Nasional yang akan diperingati setiap tahunnya untuk mempromosikan "pemahaman yang lebih dalam" tentang umat Muslim, serta toleransi terhadap keyakinan agama lain di seluruh dunia.

Manila Akan Mendeklarasikan Hari Hijab Nasional
Foto oleh Farhan Abas di Unsplash

Pada rapat kongres yang di gelar pada 26 Januari 2021, usulan rancangan undang-undang tersebut memperoleh suara setuju secara penuh dari 203 anggota yang hadir.

Perwakilan dari partai Anak Mindanao, Amihilda Sangcopan, penulis utama dan sponsor RUU DPR No. 8249, berterima kasih kepada semua anggota parlemen karena mengesahkan undang-undang tersebut dan meminta anggota Senat untuk mendukung langkah selanjutnya.

Undang-undang tersebut berupaya untuk mempromosikan wawasan yang lebih besar di kalangan non-Muslim tentang praktik dan “nilai mengenakan jilbab sebagai tindakan kesopanan dan martabat bagi wanita Muslim” dan mendorong wanita Muslim dan non-Muslim “untuk merasakan manfaat dari mengenakannya.”

Tindakan tersebut juga bertujuan untuk menghentikan diskriminasi terhadap hijabi dan kesalahpahaman yang jelas tentang pilihan busana, yang sering disalahartikan sebagai simbol penindasan, terorisme, dan kurangnya kebebasan.

RUU tersebut juga berupaya melindungi hak kebebasan beragama bagi perempuan Muslim Filipina dan “mempromosikan toleransi dan penerimaan agama dan gaya hidup lain” di seluruh negeri.

Sangcopan mengatakan bahwa “wanita berhijab telah menghadapi beberapa tantangan di seluruh dunia,” mengutip contoh dari “beberapa universitas di Filipina yang melarang pelajar Muslim mengenakan jilbab.”

“Sebagian siswa ini terpaksa melepas hijabnya untuk mematuhi peraturan dan ketentuan sekolah, sementara ada pula yang terpaksa putus sekolah dan dipindahkan ke lembaga lain. Ini jelas merupakan pelanggaran kebebasan beragama siswa,” kata Sangcopan.

Baca juga:  Dunia Kelembagaan: Mengingat Kesalahan di Masa Lalu

Pengesahan RUU tersebut, tambahnya, akan “berkontribusi besar untuk mengakhiri diskriminasi terhadap hijabi.”

“Mengenakan hijab adalah hak setiap wanita Muslim. Ini bukan hanya sepotong kain, tetapi dikatakan sebagai cara hidup mereka. Sudah dijelaskan dalam kitab suci umat Islam, Al Qur’an, bahwa wajib bagi setiap wanita Muslim untuk menjaga kesucian dan kesopanannya,” kata Sangcopan.

Potre Dirampatan Diampuan, salah satu wali dari United Religions Initiative’s Global Council, menyambut baik undang-undang sebagai “tonggak bersejarah” tersebut.

“Ini adalah latihan dalam apa yang kami sebut inklusivitas. Saya pikir ini adalah langkah yang sangat disambut baik di mata komunitas Muslim, ” kata Diampuan.

“Seorang wanita berjilbab di sini selalu dipandang berbeda. RUU ini akan membuatnya menjadi pemandangan yang biasa. Jilbab akan menjadi bagian dari pakaian kami sebagai orang Filipina,” tambahnya.

Menurut Otoritas Statistik Filipina, terdapat lebih dari 10 juta Muslim di Filipina dari total populasi 110.428.130 berdasarkan data PBB terbaru. Diampuan mengatakan bahwa RUU tersebut merupakan “pengakuan terhadap populasi Muslim di negara tersebut” dan menolak gagasan bahwa mengenakan jilbab sama dengan penindasan.

“Kecuali jika Anda telah memeluk agama dan memahaminya, lantas Anda tidak menghargai budayanya,” imbuhnya, seraya menambahkan bahwa langkah tersebut dapat lebih mendorong pemberdayaan perempuan di negara ini.

“Wanita harus dihargai bukan dari penampilan mereka tetapi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kontribusikan kepada masyarakat… Di mana masyarakat sekuler mengatakan bahwa kecantikan ada di mata yang melihatnya, saya pikir Islam akan mengatakan bahwa kecantikan ada di hati orangnya,” kata Diampuan.

Baca juga:  Satu Tahun Covid-19 Makin Cerdaskah Batin Kita?

RUU tersebut mengamanatkan Komisi Nasional Muslim Filipina untuk merayakan Hari Hijab Nasional dengan mempromosikan dan meningkatkan kesadaran tentang berhijab di Filipina.

Pada kongres ke-17, RUU serupa diperkenalkan oleh Sitti Djalia “Dadah” Turabin-Hataman. Ini menyelesaikan pembacaan ketiga dan terakhir di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU Sangcopan, yang baru-baru ini disetujui, diajukan pada 2018.

Hijab adalah kerudung yang menutupi kepala dan dada dan terutama dikenakan oleh wanita muslimah yang telah mencapai usia puber, di hadapan pria dewasa di luar keluarga dekat mereka.

Ini juga mengacu pada penutup kepala, wajah, atau tubuh apa pun yang sesuai dengan standar kesopanan tertentu bagi wanita Muslim, dengan mereka yang memakainya disebut sebagai hijabi.

Islam adalah agama terbesar kedua di Filipina, dengan sebagian besar Muslim tinggal di pulau Mindanao.

Di Mindanao terdapat Daerah Otonomi di Muslim Mindanao, yang terdiri dari provinsi Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu Tawi-Tawi, tetapi tidak termasuk Kota Isabela di Basilan dan Kota Cotabato di Maguindanao.