Tetapi jika berangkat dari kemauan guru untuk melakukannya, institusi sekolah bisa berbuat banyak untuk pengembangan demokrasi.

Guru Sebagai Penyemai Nilai Demokrasi Di Sekolah
Foto oleh Capturing the human heart. di Unsplash

Apa yang bisa dikontribusikan oleh sekolah sebagai institusi pendidikan bagi pengembangan demokrasi? Jika menggunakan analisis Slamet Iman Santoso (Basis, 1998) bahwa pendidikan kerap disetir oleh political will. Dengan kata lain, sistem pendidikan cenderung mengacu kepada kepentingan politik, dan kekuasaan kerap cawe-cawe dalam teknis pendidikan semacam kelulusan yang harus melalui Ujian Nasional. Pertanyaan di atas mungkin akan melahirkan sejumlah jawaban pesimistik.

Tetapi jika berangkat dari kemauan guru untuk melakukannya, institusi sekolah bisa berbuat banyak untuk pengembangan demokrasi. Persoalan hari ini, guru cenderung tak memiliki idealisme dalam menyampaikan tugasnya. Kontrak kerjanya memang sekedar mengajar mata pelajaran yang diampunya. Selebihnya, jika ada peran-peran struktural dan ekstra-kurikuler, guru akan sedikit bergerak di luar orbitnya.

Agenda semacam membantu pematangan demokratisasi adalah sesuatu yang agak jauh untuk diagendakan oleh para guru. Menjadikan sekolah sebagai basis persemaian nilai-nilai demokrasi adalah sebuah pemikiran strategis. Tetapi hal ini hanya akan mungkin jika kita mampu menggerakkan dan menjadikan para guru sebagai aktor utamanya.

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, sebenarnya kita menemukan justifikasi historis, terkait ampuhnya peran para guru dalam membenamkan nasionalisme Indonesia dan mimpi kemerdekaan melalui para siswa sekolah. Kelas tidak sekadar menjadi ruang ilmu pengetahuan, tetapi kerap berubah menjadi arena kaderisasi nasionalisme. Ki Hajar Dewantara, yang menjadi panutan semua guru di Indonesia telah melakukan langkah tersebut pada puluhan tahun sebelum proklamasi dikumandangkan, ketika nasionalisme dan kemerdekaan yang ia perjuangkan melalui jalur politik kerap tersandung realitas masyarakat yang belum terdidik dengan baik.

Taman siswa adalah legenda pendidikan dan nasionalisme. Entah terpengaruh atau tidak dengan pemikiran John Dewey, yang merumuskan tujuan pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan manusia-manusia bebas (produces free men) yang mampu berhubungan satu sama lain dalam situasi yang setara ( Reza AA. Wattimena: 2012), Ki Hajar nampaknya menggunakan pendidikan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Perjuangan kaum guru pada era kebangkitan nasional memang sangat menonjol. Kemerdekaan adalah buah yang dihasilkan dari sosialisasi nasionalisme dan Indonesia merdeka dari kelas-kelas yang mereka ajar, sehingga spirit itu menjadi menggelombang senafas dengan tarikan kemajuan ilmu pengetahuan.

Baca juga:  Fungsi Bermain Dalam Fase Tumbuh Kembang Anak

Jika realitas demokrasi kita hari ini menggelisahkan, tidak dewasa, dan tidak tahu kapan mengakhiri euphoria, maka melibatkan kembali para guru untuk turut merawat demokrasi melalui kelas-kelas yang mereka asuh nampaknya menjadi mendesak. Mengapa? Saat ini kita masih dalam masa transisi demokrasi, dimana kekuatan pro-demokrasi harus melakukan konsolidasi politik, agar arah demokrasi menjadi kian jelas. Jika elemen pro-demokrasi gagal mengarahkan situasi transisi ini, bisa jadi negeri ini akan jatuh kembali pada penguasaan rezim otoriter, entah itu bagian dari rezim masa lalu atau bukan.

Demokrasi Jalur Kultural.

Sekarang telah banyak kalangan pendidik yang terjun ke dunia politik. Kita syukuri, bahwa ada dari kalangan kita yang mungkin akan berjuang untuk melakukan edukasi politik menggunakan jalur struktural. Tetapi jika kita melihat arus utama yang berkembang dalam realitas politik pada hari ini, rasanya terlalu besar kita berharap, jika kalangan pendidik yang menyemplungkan diri dalam dunia politik akan segera merubah keadaan.

Langkah realistis kaum pendidik untuk berkonstribusi pada perkembangan demokrasi yang lebih bermutu rasanya memang hanya dengan jalan melakukan pendidikan demokrasi terhadap para siswa yang kini mereka ajar. Ada dua hal yang setidaknya dapat dilakukan oleh para guru:

  1. Menyisipkan isu demokrasi.

Bidang ilmu humaniora khususnya, ada banyak celah dimana nilai demokrasi dapat disisipkan dalam mata pelajran yang diampu. Guru tinggal mengaitkan bahasan yang sedang dipaparkan dengan nilai-nilai demokrasi. Targetnya tidak usah terlalu tinggi, cukuplah siswa mengetahui nilai dan prinsip demokrasi, serta arti penting kehidupan yang demokratis bagi kita semua.

  1. Praktik Demokrasi di sekolah.

Ada banyak hal yang bisa digunakan sebagai ajang implementasi nilai demokrasi dalam aktivitas dan interaksi warga sekolah. Dari kelas saja, guru sudah bisa mulai untuk mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi. Misalnya pada pemilihan ketua kelas dan perangkatnya, penyusunan jadwal piket, hingga pembuatan tata tertib kelas.

Baca juga:  Krisis Lingkungan Hidup Serta Peran Dakwah Islam

Dalam skala yang lebih luas, ada kepanduan atau pramuka, organisasi Osis, kegiatan ektra-kurikuler, dan lainnya. Ini semua adalah media yang bisa digunakan oleh para guru untuk memulai mempraktikkan demokrasi di sekolah. Selama ini memang telah ada mekanisme pemilihan ketua Osis, tapi even tersebut dapat dimaksimalkan sebagai miniatur pemilihan umum.

Jika memungkinkan harus diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan, masa kampanye, dan proses pemilihan.

Jika telah selesai proses pemilihan, guru atau Pembina OSIS perlu mengajak para siswa untuk melakukan refleksi atas semua proses yang telah dilewati. Forum refleksi inilah yang akan menghasilkan learning point tentang demokrasi.

Langkah sederhana tersebut hanya butuh komitmen guru. Bentuk dan implementasinya pun sepenuhnya dalam otoritas guru. Tidak perlu izin struktural sampai dinas pendidikan, karena ini bisa dikemas dalam media pembelajaran dan kreatifitas guru.

Jika program sederhana ini konsisten dijalankan, maka ia akan menjadi sebuah gerakan kultural berbasis sekolah. Generasi anak-anak sekolah ini akan siap berdemokrasi yang sesungguhnya di tengah masyarakat, karena nilai, miniatur praktik demokrasi telah mereka rasakan semenjak di sekolah.

Melatih Para Guru.

Bagaimana hal itu dapat terwujud? Masalah utamanya justru bukan pada siswa, tetapi seperti dinyatakan diatas, apakah guru mau melakukannya? Menyiapkan para guru adalah keniscayaan untuk mencapai keinginan diatas.

Isu kompetensi dan profesionalisme guru sebagaimana amanah UU Sisdiknasno.20 tahun 2003 adalah pintu masuk yang penting. Elaborasi UU sisdiknas tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru. Kepemimpinan dan pengajaran yang demokratis adalah kompetensi dasar yang sangat penting untuk menunjang profesionalisme guru.

Ruang inilah yang bisa dimaksimalkan untuk membangun kembali nilai-nilai kejuangan para guru, sehingga agenda demokratisasi bisa dititipkan. Semoga saja.