Ibarat kembang, demokrasi kita sesungguhnya masih kuncup, belum mekar sempurna. Keindahannya pun belum lagi nampak, apalagi semerbak wanginya.

Melihat praktik politik dan penegakan hukum di Indonesia yang kerap carut-marut, sering kali orang menyalahkan sistem demokrasi yang kita anut. Setidaknya membandingkan, antara demokrasi kita dengan demokrasi di Eropa yang dianggap lebih mampu melahirkan tertib sosial dan kepatuhan hukum yang tinggi. Apakah ada yang salah dengan sistem demokrasi kita?

Ibarat kembang, demokrasi kita sesungguhnya masih kuncup, belum mekar sempurna. Keindahannya pun belum lagi nampak, apalagi semerbak wanginya. Maka jangan buru-buru berharap menikmati keindahan dan harumnya. Barangkali itu semua akan dipetik oleh anak cucu kita jauh di kemudian hari nanti.

Namun pada periode kuncup inilah sesungguhnya pertaruhan terbesarnya terjadi. Apakah demokrasi akan berkembang sehat bermanfaat atau justru akan layu dan destruktif, tergantung pada sikap dan perawatan kita pada hari ini. Mampukah bangsa ini menjadi lahan yang subur bagi kehidupan demokrasi atau malah sikap egoisme golongan yang makin tinggi justru mengerdilkan dan mematikan potensi demokrasi; layu sebelum berkembang

Menjaga kuncup demokrasi adalah tugas semua orang, apapun profesinya. Semua orang dari berbagai profesi sejatinya memiliki hasrat yang sama terhadap demokrasi yang matang. Sebaliknya, dari berbagai profesi juga akan turut terancam kreatifitas, kemerdekaan, dan hak-hak individualnya manakala sistem demokrasi gagal mencapai tingkat kematangan yang diharapkan.

Dalam masyarakat kita sesungguhnya menyimpan potensi dan energi besar terkait nilai-nilai demokrasi. Jiwa dan semangat gotong royong, tradisi musyawarah dalam memecahkan masalah merupakan modal penting yang memungkinkan adaptasi sistem demokrasi di Indonesia berjalan lebih mudah dan lebih baik.

Kemajemukan, yang seakan menjadi takdir sosiologis masyarakat Indonesia adalah modal penting yang lain. Takdir itu seperti membiasakan Bangsa ini untuk bisa hidup dengan berbagai perbedaan. Bukankah ujian paling berat dari praktik berdemokrasi adalah kemampuan untuk melihat dan menyikapi perbedaan secara proporsional? Bangsa Indonesia memiliki modal sosio-historis untuk mampu melewati itu.

Sejarah kita mungkin tidak cukup akrab dengan model pemilihan umum seperti dipraktikkan di kota asal demokrasi yakni Athena. Tetapi masyarakat kita begitu akrab dengan istilah musyawarah. Pemilu sebagaimana dipraktikkan di Athena pada substansinya adalah sebuah proses musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Musyawarah adalah salah satu prinsip dasar demokrasi, dan sejarah kebudayaan Indonesia mencatat betapa suku-suku dan komunitas adat asli Indonesia telah begitu lama mempraktikkan mekanisme musyawarah ini di dalam kehidupan sosial mereka.

Dengan demikian, seyogyanya tidak alasan demokrasi yang sedang ditangkar ini tak tumbuh subur dalam sistem sosial Indonesia modern dewasa ini. Budaya dan sejarah kita di masa lalu amat kaya dengan nilai-nilai yang compatible dengan gagasan demokrasi. Nilai-nilai tersebut akan menjadi penyubur bagi pembenihan demokrasi yang sehat.

Demokrasi dalam praktik politik.

Meski demokrasi memiliki nilai-nilai yang tersebar dalam semua dimensi hidup manusia, tetapi kualitas demokrasi memang diukur dari sejauhmana demokrasi dipraktikkan dalam sistem ketata-negaraan suatu bangsa. Hal ini di antaranya terlihat dari kualitas pemilu, mutu pemerintahan dalam menjalankan sistem demokrasi, serta penegakkan hukum dan hak asasi manusia.

Harus diakui, meski telah 71 tahun merdeka dan mengklaim sebagai negara demokrasi, sesungguhnya Indonesia baru berada pada koridor demokrasi yang benar semenjak proses reformasi politik pada tahun 1998. Hingga kini, telah lewat 15 tahun kita berdemokrasi, kualitas demokrasi kita memang masih sering mengundang kegalauan. Kualitas demokrasi kita sering disebut masih “bersifat prosedural.” Setidaknya ini terlihat dari sejumlah hal berikut ini:

Baca juga:  Bagaimanakah Bentuk Bangunan Rumah Kita?

Pertama, Indeks Demokrasi Kita. Indeks demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu negara atau wilayah dalam suatu negara. Dalam hal ini, tingkat perkembangan demokrasi diukur dari perkembangan dan pelaksanaan aspek-aspek penting dalam demokrasi yakni: 1) Kebebasan sipil, 2) Hak-hak politik, 3) Lembaga-lembaga demokrasi.

Tabel indeks demokrasi
Tabel indeks demokrasi

Tabel berikut adalah gambaran indeks demokrasi Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Setidaknya ada dua hal mendasar yang bisa kita simak dari tabel tersebut. Yang pertama, angka tersebut menunjukkan betapa kualitas demokrasi kita sesungguhnya sangat fluktuatif bahkan hingga tahun 2018 masih mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Kedua, sebagaimana kriteria tinggi rendah indeks demokrasi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik, bahwa kisaran 0 – 60 adalah buruk, 60 – 80 adalah sedang, dan 80 – 100 dikatakan baik. Dari data di atas, kisaran kualitas demokrasi Indonesia sesungguhnya baru pada tahap sedang.

Kedua, belum padunya tingkat kemajuan dalam mempraktikkan nilai dan elemen-elemen demokrasi. Misalnya, keterbukaan adalah elemen dan nilai penting dalam demokrasi, namun pengungkapannya harus rasional dan bertanggungjawab.

Nah, dalam praktik demokrasi kita, keterbukaan telah begitu jauh dipraktikkan, namun rasionalitas dan tanggungjawab atas keterbukaan itu belum sepenuhnya disadari. Keterbukaan yang mestinya jadi unsur positif dalam demokrasi justru kerap dilampiaskan dalam sikap-sikap yang memuakkan, lebih mengutamakan prasangka daripada data, intoleran, tidak rasional, dan kurang bertanggungjawab. Alhasil keterbukaan lebih sering menimbulkan kegaduhan daripada menghadirkan solusi bagi semua pihak.

Lihatlah bagaimana para elit partai dan pejabat tinggi negara kerap saling semprot dan perang kata-kata untuk hal-hal yang sesungguhnya bukan fokus kerja mereka. Jika ketegangan memuncak, atas nama keterbukaan dan partisipasi, para elit partai yang duduk di lembaga-lembaga negara dan jabatan politik lainnya, tidak segan-segan untuk saling mengerahkan masa pendukungnya demi pepesan kosong yang tidak diharapkan oleh rakyat.

Ketiga, mungkin paling parah, sistem multi partai yang kita anut ternyata hanya mampu melahirkan partai-partai dengan nama yang beragam, dengan platform yang dideklarasikan berbeda-beda, namun memiliki ideologi yang sama yakni ideologi kepentingan! Lihatlah bagaimana pola-pola koalisi yang terjadi, bukan platform yang diutamakan tetapi lebih ditentukan oleh seberapa banyak kepentingannya diakomodir.

Platform dan ideologi politik yang tidak kental sesungguhnya menunjukkan satu hal penting yakni tidak adanya gagasan yang bersifat mendasar dan mendalam yang melatari pendirian partai-partai politik tersebut. Ketiadaan gagasan yang bersifat mendalam dan mendasar ini pula yang membuat partai politik kesulitan melakukan kaderisasi, karena kaderisasi membutuhkan nilai, filosofi, dan pandangan-pandangan mendasar terkait perjuangan partai.

Hasilnya, partai politik dan masyarakat sangat toleran dengan munculnya fenomena politisi “kutu loncat” karena memang tidak ada basis ideologi yang jelas. Kualitas partai yang gagal merumuskan kristalisasi nilai dan filosofi ini akan mudah sekali terjebak pada pragmatisme politik. Apa dampaknya dalam jangka panjang?

Para politisi yang tidak memiliki ideologi selain pragmatisme, jika suatu hari menjadi pemimpin atau mendududuki jabatan di lembaga-lembaga negara, maka mereka akan rapuh dan tidak memiliki visi yang jelas dalam memerankan diri sebagai pejabat publik ataupun pengambil kebijakan. Padahal mengelola negara harus didasari pada prinsip-prinsip yang kuat dan bersifat mendasar.

Baca juga:  Berbagai Aspek Perkembangan Kognisi Anak

Mengalirkan nilai.

Lalu mengapa nilai dan kearifan lokal kita yang compatible dengan prinsip dan nilai demokrasi universal sebagaimana dibahas di awal justru tidak maujud dalam praktik demokrasi politik kita? Jika warisan tradisi musyawarah dari budaya kita telah begitu kuat, mengapa parlemen dan panggung politik kita kerap tergagap dalam menyikapi perbedaan?

Apakah kegotong-royongan yang diajarkan oleh budaya kita berubah wujud menjadi kolusivisme atas nama kepentingan politik partai dan golongan untuk sekedar melanggengkan kepentingan? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti menyadarkan kita bahwa ada kesenjangan dalam proses transformasi nilai dan kearifan lokal dalam budaya demokrasi kita.

Banyak nilai-nilai luhur kita yang sesungguhnya tidak hanya compatible, tetapi juga akan memberi nilai lebih dan warna khas dalam praktik demokrasi di Indonesia. Musyawarah-mufakat misalnya, sesuatu yang sangat khas Indonesia, bukankah jika ini berhasil kita praktikkan dalam demokrasi politik, dampaknya adalah hilangnya tirani mayoritas, dimana keputusan akhir harus di selesaikan dengan jumlah suara terbanyak, meski yang sedikit itu mungkin lebih benar.

Voting yang kerap menyakiti kelompok minoritas bisa diminimalisasi oleh mekanisme musyawarah-mufakat yang asli Indonesia. Problemnya adalah bagaimana mengalirkan nilai-nilai luhur itu agar masuk dan maujud dalam praktik demokrasi kita?

Mungkin beberapa langkah sederhana di bawah ini bisa dijadikan bahan diskusi awal untuk mempersiapkan langkah yang lebih serius.

Pertama, pembinaan lembaga-lembaga demokrasi semacam partai politik, lembaga swadaya masyarakat terkait isu demokrasi dan politik, lembaga pers yang dewasa, dan lain-lainnya, dalam bentuk pengetatan izin, akreditasi, dan seleksi sehingga mereka yang berkiprah benar-benar layak dan memiliki kredibilitas tinggi secara administratif, visi, filosofi, komitmen hingga program kerja.

Kedua, umumnya lembaga-lembaga demokrasi yang ada di Indonesia tidak cukup sehat dan independen secara finansial. Oleh karenanya, salah satu pembinaan penting yang harus dilakukan adalah memberikan solusi finansial yang jelas bagi lembaga-lembaga pro-demokrasi berbasis pada kriteria pertama di atas.

Ketiga, meski memiliki potensi nilai budaya yang support terhadap prinsip-prinsip demokrasi, harus diakui, bahwa budaya politik patronase begitu kuat berakar dalam sejarah masyarakat Indonesia. Dalam kultur demokrasi saat ini, budaya patronase ini masih kental terlihat. Misalnya, beberapa figur pendiri partai politik umumnya akan menjadi figur sentral yang sangat menentukan arah kebijakan partai seperti PDIP akan sangat tergantung pada figur sentralnya yakni Megawati Soekarno Putri. Demikian juga bagaimana kuatnya posisi Susilo Bambang Yudhoyono dalam dinamika politik Partai Demokrat. Keberadaan Prabowo Subianto di Partai Gerindra, dan Surya Paloh di Partai Nasdem, merupakan bukti otentik bahwa patronase politik masih begitu dominan.

Terkait masalah ini, pendidikan politik yang terrencana, sistematis, dan bersifat masif harus dirancang dan melibatkan elemen pendidikan secara luas. Tujuannya adalah mendidik masyarakat agar semakin memahami arti penting praktik dan moral politik.