Politisi keranp “jualan” isu pendidikan saat kampanye. Tapi kenyataannya, pendidikan kerap tidak memiliki porsi yang semestinya sebagai pertimbangan dan kebijakan politik. Kemajuan pendidikan adalah prasyarat kemajuan sebuah bangsa, ternyata masih sebatas jargon dan janji politik belaka.

Mengarus Utamakan Isu Pendidikan Dalam Kontemplasi Politik
Foto oleh Ismail Salad Hajji dirir di Unsplash

Dalam kehidupan politik sehari-hari, pendidikan mendapatkan perhatian yang kurang memadai. Politik praktis kerap mengutamakan masalah ekonomi sebagai prioritas pembangunan, mengingat ekonomi dipandang sebagai tolak ukur utama keberhasilan suatu pemerintahan. Perbincangan terkait pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, perdagangan, wirausaha, dan lapangan kerja, lebih nyaring dibandingkan dengan isu terkait angka putus sekolah, ketersediaan infrstruktur pendidikan, dan kesejahteraan guru dan dosen. Padahal, di beberapa negara maju, pendidikan sering kali menjadi arus utama dalam kehidupan politik dan kerap menjadi isu penting dalam perbincangan politik.

Mengutamakan masalah ekonomi dibanding pendidikan dalam kehidupan politik tentu ada alasannya. Dibandingkan dengan masalah pendidikan, masalah ekonomi berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketersediaan lapangan kerja berarti orang bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa pendidikan yang memadai orang masih bisa bekerja, walaupun jenis pekerjaan yang dapat dipilihnya terbatas. Sementara orang harus mengeluarkan biaya tertentu untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, dan hasilnya tidak dirasakan langsung. Ekonomi juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan segera. Masyarakat kelas menengah bawah lebih memandang penting ketersediaan pangan yang terjangkau ketimbang biaya pendidikan yang terjangkau. Bagi masyarakat kelas bawah, adanya makanan pokok lebih utama dibanding ketersediaan bangku sekolah. Ekonomi lebih mendominasi dibandingkan pendidikan dalam arus kehidupan politik karena ekonomi dipandang berdampak langsung bagi kehidupan sehingga menjadi isu yang lebih menarik masyarakat.

Namun, pendidikan yang berdampak tidak langsung bukan berarti tidak memegang peran penting bagi kehidupan dan perkembangan masyarakat. Kebijakan pendidikan dalam politik akan berdampak luas dan signifikan, bahkan sangat menentukan corak dan kemajuan masyarakat dan bangsa. Kemerdekaan Indonesia, di antaranya, merupakan buah dari kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan.

Pada 1901, Pemerintah Belanda menerapkan Politik Etis di negeri Hindia Belanda dengan memprioritaskan tiga bidang yakni, educatie (pendidikan), irrigatie (irigasi), dan emigratie (transmigrasi). Politik Etis merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah negeri Belanda kepada rakyat Hindia Belanda dengan cara melakukan ‘balas budi’ melalui tiga program prioritas tersebut. Di antara ketiga program prioritas tersebut, program pendidikan berdampak paling penting bagi perkembangan dan kemajuan rakyat Hindia Belanda. Akses rakyat Hindia Belanda terhadap pendidikan makin terbuka sehingga semakin banyak rakyat yang mendapatkan pendidikan. Kesempatan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (universitas) semakin besar. Bahakan, para pemuda mendapat kesempatan mengikuti pendidikan ke negeri Belanda.

Baca juga:  Krisis Lingkungan Hidup Serta Peran Dakwah Islam

Bekal pendidikan yang diperoleh rakyat Hindia Belanda makin meluaskan wawasan sosial politiknya dan makin memperkuat sentimen kebangsaan. Wawasan yang luas dan sentimen kebangsaan yang tinggi ini melahirkan generasi intelegensia yang menjadi pelopor dalam kegiatan politik melawan pemerintah kolonial Belanda. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki hajar Dewantara adalah contoh figur intelegensia pelopor kemerdekaan Indonesia yang sekaligus menunjukkan adanya pengaruh kebijakan pendidikan terhadap kehidupan masyarakat dan terhadap politik itu sendiri.

Menjadikan pendidikan sebagai arus utama dalam politik setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, pendidikan harus menjadi prioritas program pemerintahan. Konstitusi kita menaruh perhatian terhadap masalah pendidikan. Pada pasal 31 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar bagi warganya. Pemerintah juga harus menyediakan minimal 20 persen anggaran belanja negara untuk mendidikan. Konsitusi kita menjamin pemenuhan pendidikan bagi setiap warga negara. Sehingga, tidak bisa disangkal bahwa pendidikan harus menjadi program prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, pendidikan menjadi acuan utama dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang punya wawasan luas (terdidik) dan memiliki kepedulian besar terhadap masalah pendidikan dengan menuangkannya dalam program-program pendidikan. Pemimpin yang punya visi dan misi pendidikan tentu akan menuangkannya dalam kebijakan dan program saat mereka terpilih. Ketiga, pendidikan menjadi acuan utama dalam memilih partai politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilih yang terdidik akan memilih partai politik yang peduli dengan pendidikan dan mempunyai program prioritas di bidang pendidikan.

Baca juga:  Memahami Kecerdasan Majemuk - Bagian Dua

Mengapa pendidikan perlu diarusutamakan dalam politik? Hal ini karena pendidikan memiliki posisi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia dan memiliki pengaruh yang luas bagi kehidupan masyarakat. Menanggapi kehidupan bangsa Indonesia yang masih seperti tak mengalami kemajuan serta belum lepas dari krisis, tokoh pendidikan Muchtar Buchori pernah mengungkapkan bahwa pendidikan yang tidak bermutu adalah salah satu sumber pokok penyebabnya. Krisis terjadi karena pemimpin tidak melakukan pengambilan keputusan yang tepat akibat kemampuan yang diperolehnya dalam masa pendidikan kurang mengajarkan berpikir. Pendidikan diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu mengurai masalah bangsa ini, bukan malah membuat persoalan bangsa jadi semakin karut-marut.

Pendidikan perlu diarusutamakan dalam politik karena proses pendidikan memengaruhi proses politik itu sendiri. Pendidikan menjadi sarana untuk melakukan sosialisasi politik yaitu menyadarkan rakyat sebagai warga negara yang punya kepedulian terhadap nasib bangsanya. Semakin terdidik seseorang semakin menyadarkannya tentang hak dan kewajibanya sebagai warga negara sehingga memungkinkan proses demokrasi berjalan. Warga negara yang terdidik memungkinkan proses pengambilan keputusan politik dilakukan dengan tepat, baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Adanya pemimpin yang terdidik memungkinkan pendidikan dijadikan prioritas dalam pemerintahan dan program partai politik.

Pengarusutamaan pendidikan dalam konstelasi politik menjadi penting menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan berlangsung akhir tahun ini. Ada lebih dari 200 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Semangat desentralisasi yang secara politik dilakukan dengan Pilkada ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan jalan pemerintahannya sendiri. Desentralisasi dalam pendidikan berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola dan membina pendidikan di daerahnya secara mandiri. Momentum Pilkada serentak menjadi sarana dalam memilih pemimpin daerah yang memiliki visi dan misi pendidikan dalam program pemerintahannya. Jika pemimpin daerah yang terpilih peduli terhadap pendidikan, maka pengarusutamaan pendidikan dalam politik dapat berlangsung masif di daerah-daerah.