Pendidikan karakter bangsa memerlukan nilai ideologis yang digali dari nilai-nilai lokal dan universal yang dianggap menjadi bagian dari kepribadian bangsa tersebut.

Pancasila Dalam Pendidikan Karakter Bangsa
Foto oleh Leo Sagala di Unsplash

Oleh: Rasyid Widada, S.sos., M.Si.

Perbincangan mengenai Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan berbangsa kembali mengemuka seiring meningkatnya kecemasan dan kegelisahan sejumlah kalangan perihal merapuhnya bangunan nilai-nilai kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang ramah, santun, bertenggang rasa, dan relijius, sekarang ini telah berubah menjadi bangsa yang suka main terabas, mudah terprovokasi melakukan kekerasan, tidak toleran, dan kehilangan pegangan normatif. Bangsa Indonesia dulu juga dikenal dengan nilai-nilai khas Nusantara yang telah lama mengakar, seperti: gotong-royong, suka bermusyawarah, menjunjung tinggi adat-istiadat (etika), berbuat baik tanpa pamrih, dan peduli sesama. Namun itu semua seolah terkikis oleh kuatnya gesekan roda jaman.

Banyak yang menilai bahwa gempuran informasi dan globalisasi yang menawarkan nilai-nilai dari luar telah menjadikan bangsa kita, utamanya generasi muda, mengalami disorientasi dan krisis jatidiri. Tayangan hiburan dan informasi di media massa lebih banyak dipenuhi dengan nilai-nilai hedonisme dan konsumerisme yang cenderung mengerdilkan rasa. Pemberitaan juga lebih banyak mengabarkan perilaku-perilaku negatif para elit politik dan kaum pesohor. Situasi tersebut menjadikan masyarakat kehilangan pegangan dan keteladanan untuk mengelola hidup mereka secara lebih bernurani dan bermartabat.

Di sisi lain, berakhirnya rezim Orde Baru lewat Gerakan Reformasi 1998, ikut mendorong sebagian besar masyarakat untuk mengambil jarak terhadap sesuatu yang berbau Orde Baru, termasuk Pancasila. Hal ini karena rezim Orde Baru sering menggunakan idiom-idiom Pancasila dalam menancapkan hegemoninya. Akibatnya—karena tidak ingin dicap mewarisi Orde Baru—masyarakat seolah merasa risih menyebut-nyebut istilah Pancasila atau Pancasilais, apalagi menjadikannya sebagai sumber nilai.

Menurut studi yang dilakukan oleh harian umum Kompas setelah 10 tahun pascagerakan reformasi diketahui bahwa telah terjadi penyusutan memori kolektif atas pengetahuan tentang dasar negara Indonesia (Kompas, 2 Juni 2008). Jajak pendapat Kompas tersebut menemukan bahwa ingatan paling kuat responden hanya berhenti pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana 81,6 persen responden menjawab dengan benar. Proporsi responden yang menjawab dengan benar pertanyaan tentang sila-sila Pancasila dari sila kedua dan selanjutnya terus menurun hingga proporsi terendah, yaitu 52 persen responden yang dapat menyebutkan dengan benar isi Pancasila.

Baca juga:  Mengapa Bangsa Indonesia Kerap Diingatkan Tentang Toleransi Pada Setiap Desember?

Dalam jajak pendapat serupa di tahun-tahun berikutnya, kondisinya sudah lebih membaik namun tingkat perbaikannya tidak besar. Masih sekitar separuh responden yang hafal sila-sila dalam Pancasila secara utuh (Kompas, 1 Juni 2015). Situasi tersebut tentu saja sangat memprihatinkan. Jika isi dari sila-sila dalam Pancasila saja mulai banyak yang tidak hafal, bagaimana dengan pengamalannya? Meskipun bukan berarti orang yang tidak hafal Pancasila kemudian tidak bisa berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, namun—paling tidak—ini mengindikasikan betapa nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi mendapat tempat yang penting dalam pikiran, sikap, dan perbuatan.

Pertanyaannya kemudian adalah apa yang harus dilakukan untuk memperkuat ideologi dan kepribadian bangsa? Bagaimana membangun ideologi dan karakter bangsa di tengah hiruk-pikuk politik, pragmatisme, dan perkembangan media sosial yang saat ini tengah berkembang di masyarakat? Bukan bermaksud memberi jawaban yang klise, namun tidak bisa dibantah lagi bahwa pendidikan karakter menjadi solusi yang terpenting dan terbaik yang bisa dikedepankan. Pendidikan karakter di sini tentunya tidak hanya dilakukan dalam pendidikan formal, tetapi juga melalui jalur pendidikan non formal. Apalagi, melihat kenyataan bahwa masalah karakter bangsa ini juga menghinggapi kelompok masyarakat yang sudah tidak lagi menempuh jalur pendidikan formal.

Pendidikan karakter bangsa memerlukan nilai ideologis yang digali dari nilai-nilai lokal dan universal yang dianggap menjadi bagian dari kepribadian bangsa tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila perlu diterjemahkan secara lebih konkrit menjadi bentuk-bentuk karakter tertentu. Jika dulu di masa Orde Baru kita pernah mengenal Butir-butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka mungkin saat ini juga perlu dirumuskan kembali deskripsi atau bentuk-bentuk karakter yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.

Selain bentuk-bentuk karakter yang ingin dibangun, pendidikan karakter juga mensyaratkan adanya keteladanan, keterlibatan, dan tanggung jawab dari seluruh elemen bangsa untuk memelihara proses pendidikan karakter itu. Akan sulit didapatkan hasil pendidikan karakter yang baik jika masih ada sebagian elemen bangsa, khususnya dari kalangan elit politik dan tokoh masyarakat, yang tidak memberi contoh atau teladan yang baik bagi masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan karakter memerlukan komitmen semua pihak untuk bersama-sama membangun karakter diri dan lingkungannya.

Baca juga:  Pentingnya Pendidikan Demokrasi Dalam Upaya Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Bersih

Terkait kedua hal di atas, idealnya pendidikan karakter merupakan perpaduan yang sinergis antar dua konsep, yakni pendidikan berbasis nilai dan pendidikan berbasis masyarakat. Kedua konsep ini akan memberi iklim yang optimal dan kondusif bagi terciptanya karakter dan nilai-nilai kepribadian bangsa yang unggul di tengah masyarakat.

Secara umum, konsep pendidikan berbasis nilai adalah upaya yang dilakukan pendidikan untuk membantu anak didik supaya mengerti, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika. Anak didik bisa menilai mana yang benar, peduli terhadap yang benar, dan melakukan apa yang mereka yakini sebagai yang benar, meskipun ada tekanan dari luar dan godaan dari dalam. Dengan pengertian itu, pendidikan berbasis nilai tidak semata-mata mentransformasi nilai-nilai secara kognitif, tetapi lebih pada keberpihakan dan kesadaran untuk melakukan nilai-nilai yang mulia.

Sedangkan, pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan yang menekankan pada paradigma pendidikan dalam upaya peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan global dan nasional. Dengan kata lain, pendidikan yang berbasis masyarakat merupakan usaha untuk menumbuhkan pendidikan dari bawah, agar pendidikan berakar di masyarakat, dengan inisiatif dari masyarakat dikelola masyarakat, dan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk memadukan sinergisitas kedua konsep tersebut diperlukan sebuah pemahaman dasar yang sama dari semua elemen masyarakat terhadap potret kepribadian bangsa yang berkembang saat saat ini dan profil ideal karakter manusia dan masyarakat Indonesia. Pemahaman akan hal ini akan membantu masyarakat mengidentifikasikan karakter-karakter yang mana yang seesuai dengan kepribadian bangsa dan mana yang tidak sesuai. Masyarakat juga secara tidak langsung akan belajar untuk memahami pentingnya pembangunan karakter bangsa dan secara sukarela tergerak untuk ikut menjaga dan memelihara nilai-nilai luhur bangsa.