Sehingga, dalam pelaksanaannya, pendidikan demokrasi perlu dilihat dalam dua konteks, yakni school-based democracy education, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks pendidikan formal, dan society-based democracy education, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat.

Secara formal, Indonesia telah menganut demokrasi sejak kemerdekaan 1945. Secara informal, nilai-nilai demokrasi sudah dianut oleh para leluhur dalam pelaksanaan pemerintahan di kerajaan-kerajaan di Indonesia. Namun demikian, demokratisasi dalam sistem pemerintahan berupaya ditegakkan saat munculnya gerakan reformasi tahun 1998 seiring jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Sejak saat itu, kran demokrasi dibuka lebar: adanya kebebasan pers, kebebasan membentuk ormas dan partai politik, diselengarakannya Pemilu yang jujur dan adil, dan adanya otonomi daerah.

Walaupun sistem pemerintahan demokrasi berupaya diselenggarakan, nilai-nilai demokrasi tidak serta merta tertanam pada warga negaranya. Demokrasi diselenggarakan namun masih jauh dari nilai-nilai demokrasi. Demokrasi yang ada saat ini lebih sebagai demokrasi prosedural dibanding demokrasi substansial.

Sehingga, kita masih melihat, upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (good governance) masih dipenuhi dengan banyaknya pejabat yang melakukan tindak korupsi. Kita telah menyelenggarakan Pemilu secara langsung dengan mengusung asas luber dan jurdil, namun nyatanya masih ditemui pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu. Kita sudah menentukan wakil rakyat di parlemen, namun demonstrasi jalanan masih terus berlangsung bahkan dilakukan secara anarkis. Otonomi daerah dibuka luas, namun justru banyak ditemui penyalahgunaan kekuasaan dan tindak korupsi di berbagai daerah.

Sungguh, demokrasi yang kita jalankan masih jauh panggang dari api. Demokrasi ideal yang hendak kita terapkan dalam pemerintahan dan masyarakat masih belum menuai harapan. Praktek demokrasi memang ada di negara kita, namun nilai-nilai demokrasinya yang belum ada. Nilai-nilai demokrasi belum terejawantah baik pada individu warga negara (seperti adanya kebebasan, kesetaraan, keadilan, kejujuran, dan toleransi) maupun pada sistem pemerintahannya (seperti penegakan hukum tanpa pandang bulu, penghargaan atas hak individu atau warga negara, dan perlindungan terhadap kaum minoritas).

Kehidupan demokrasi tidak bisa dibangun seketika. Kesadaran masyarakat atas nilai-nilai demokrasi tindak muncul dalam waktu singkat. Demokratisasi merupakan suatu proses pembudayaan. Ini semacam mengenalkan ide, pengetahuan, dan teknologi baru yang semula tidak popular menjadi diterima di masyarakat luas.

Baca juga:  Membangun Mutu Demokrasi Politik Berbasis Nilai Dan Kearifan Lokal

Kenyataannya, demokrasi saat ini menjadi sistem pemerintahan yang diterima dan dianut oleh mayoritas negara di dunia. Kita juga meyakini demokrasi sebagai system pemerintahan yang bisa membawa kebaikan bagi seluruh rakyat. Namun, sekali lagi, proses penanaman demokrasi di masyarakat butuh proses panjang. Demokrasi butuh waktu dan jerih payah kita agar bisa berbuah, yakni memberi kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh warga.

Demokrasi bukan sesuatu yang diberikan oleh alam secara cuma-cuma seperti air dan udara. Meskipun hasrat akan kebebasan dibawa sejak lahir, kehidupan yang demokratis adalah suatu konstruksi sosial. Demokrasi harus dibangun, dan itu butuh warga negara yang demokratis agar demokrasi bisa terbangun.

Jadi, agar tercipta warga negara yang demokratis, pengetahuan tentang demokrasi harus dipelajari dan diajarkan. Harus ada suatu proses pembelajaran massal dan terencana agar tercipta warga yang demokratis dan pada akhirnya terbangun kehidupan (baik pemerintahan maupun masyarakat) yang demokratis pula. Pelopor demokrasi Amerika Serikat, Thomas Jefferson, mengatakan bahwa, ”pengetahuan, kemahiran, dan perilaku warga negara yang demokratis tidak terjadi secara alamiah, tapi itu harus diajarkan secara sadar melalui pengajaran pada generasi baru. Itu adalah perilaku yang dipelajari”.

Oleh karena itu pendidikan demokrasi perlu dipelajari dan diajarkan pada semua warga negara. Sehingga, dalam pelaksanaannya, pendidikan demokrasi perlu dilihat dalam dua konteks, yakni school-based democracy education, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks pendidikan formal, dan society-based democracy education, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat. Yang pertama terkait pendidikan demokrasi secara formal, sedang yang kedua terkait pendidikan demokrasi secara nonformal dan informal. Pendidikan secara nonformal, misalnya, beberapa pihak yang peduli terhadap pentingnya pendidikan demokrasi di Indonesia menyelenggarakan pelatihan demokrasi kepada elemen masyarakat tertentu.

Baca juga:  Arti Penting Kecerdasan Moral Dalam Tumbuh Kembang Anak

Jadi, ada banyak stakeholder dalam pendidikan demokrasi. Di sekolah, ada guru dan aparat pendidikan lainnya. Perlu ada kurikulum pedidikan di sekolah yang menekankan pendidikan demokrasi. Di sekolah juga siswa bisa menerapkan nilai dan prinsip demokrasi melalui wadah organisasi pelajar. Di rumah, ada orang tua atau pengasuh lainnya. Di rumah lah anak mula pertama belajar nilai-nilai, termasuk nilai-nilai demokrasi. Di masyarakat, ada tokoh masyarakat dan para penggerak partai politik maupun organisasi masyarakat. Cara dalam belajar demokrasi diantaranya kita terlibat langsung dalam melakukan partisipasi politik, salah satunya aktif dalam partai politik.

Siapapun dan dalam institusi mana pun pendidikan demokrasi diajarkan, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam menanamkan pendidikan demokrasi, yaitu adanya pengetahuan dan kesadaran bahwa 1) demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri; 2) demokrasi adalah suatu proses belajar (learning process) masyarakat tersebut; dan 3) kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Jadi, sungguh pun kita belum menerapkan demokrasi yang ideal, kita masih punya harapan bahwa kelak terbangun suatu kehidupan demokratis dimana hak-hak warga negara dijamin dan adanya kesetaraan dan saling menghargai satu sama lain. Kesejahteraan dan kedamaian warga negara pun dapat tercipta jika nilai-nilai demokrasi diterapkan dengan paripurna. Ini bisa terjadi jika dan hanya jika, kita masih memupuk harapan tersebut dan terus berikhtiar dalam melakukan pendidikan demokrasi bagi semua warga negara, pada khususnya terhadap generasi muda.