Setiap negara demokrasi memiliki pengalaman masing-masing dalam proses menuju demokrasi. Pengalaman tersebut bersifat unik, artinya sangat boleh jadi, proses demokratisasi antara satu Negara dengan Negara yang lain akan berbeda.

Layaknya sesuatu yang tumbuh, demokrasi juga bergerak tumbuh dari satu fase ke fase lain. Dengan lain kata, iklim demokrasi tidak pernah lahir sekonyong-konyong. Hal ini berlaku di negara manapun di dunia ini. Negara-negara yang hari ini telah mencapai kemajuan tinggi dalam praktik demokrasi, pada awalnya mengalami proses keterseokan, fluktuasi, dan masa transisi yang kerap mencemaskan.

Setiap negara demokrasi memiliki pengalaman masing-masing dalam proses menuju demokrasi. Pengalaman tersebut bersifat unik, artinya sangat boleh jadi, proses demokratisasi antara satu Negara dengan Negara yang lain akan berbeda.

Beberapa negara memulai proses demokratisasinya dengan perencanaan yang matang, sehingga pentahapan dan prosesnya bisa lebih terukur. Namun tidak sedikit negara-negara yang justru mengawali proses demokratisasinya karena “insiden” sehingga dipaksa oleh situasi untuk berproses melakukan gerak menuju demokrasi. Indonesia adalah salah satu Negara yang proses demokrasinya muncul oleh desakan keadaan yang bersifat mendadak, tanpa skenario.

Meski demikian, proses demokratisasi, diskenariokan atau tidak, biasanya akan mengalami beberapa fase. Pengamat politik, Eep Saifullah Fatah(2000) setidaknya membagi proses demokratisasi dalam 4 fase penting. Berikut fase-fase menuju demokrasi dalam pemikiran Eep Saifullah Fatah:

  1. Pra-transisi

Fase ini utamanya ditandai denga berbagai bentuk penolakan elemen masyarakat yang semakin menguat atas berbagai kebijakan penguasa otoriter. Bentuk-bentuk peolakan hingga pada batas tertentu menjadi “melawan” kebijakan pemerintah, secara bertahap akan merongrong kredibiltas kekuasaan dan soliditas rezim.

Baca juga:  PAIKEM Dipakai Dalam Pembelajaran Online Untuk Mengatasi Kejenuhan Siswa?

Para birokrat yang masih memiliki nurani umumnya tidak bisa membuta-tuli atas berbagai ketidak setujuan masyrakat terhadap kebijakan pemerintah. Ini menjadi benih terjadinya perpecahan di dalam rezim yang kemudian akan berujung pada pecahnya kekuatan utama pendukung rezim. Situasi ini akan membuat berbagai bias politik sehingga berdampak pada distabilitas ekonomi, yang akan segera di susul oleh gelombang protes yang semakin luas. Meski demikian, pada fase ini rezim belum runtuh.

  1. Liberalisasi Politik Awal

Pertama-tama ditandai dengan jatuhnya rezim, akibat berbagai tekanan dan krisis ekonomi yang semakin luas, dimana rezim gagal mengatasinya. Kedua, partisipasi politik masyrakat menjadi luas, dibarengi distabilitas pemerintahan. Situasi tidak menentu, terjadi euphoria politik dan pada puncaknya atau yang ke tiga, akan terjadi proses Pemilihan Umum yang kemudian akan melahirkan pemerintahan baru yang dianggap lebih legitimate.

  1. Tahap Transisi

Munculnya pemerintahan baru yang memiliki legitimasi relatif tinggi akan menjadi indikator dimulainya masa transisi. Pemerintahan baru ini memiliki tugas sangat penting, terutama dalam memulihkan tatanan pemerintahan yang sehat dan kredibel.

Pembangunan kembali berbagai infra-struktur dan supra-struktur kehidupan bermasyrakat menjadi priortitas penting fase ini. Tujuannya jelas, agar sistem ke-tatanegaraan berangsur normal kembali.

  1. Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi demokrasi, mungkin adalah fase yang prosesnya membutuhkan waktu paling lama, mengapa? Karena pada fase ini berbagai salah urus yang menjadi warisan rezim yang tumbang masih eksis dalam berbagai bentuk budaya birokrasi hingga mentalitas masyarakat.

Baca juga:  Allah Menciptakan Telinga Dengan Segala Keajaibannya

Ciri utama fase ini adalah munculnya orang-orang baru di dalam jajaran pemerintahan yang baru dibentuk. Orang-orang baru ini dinilai memiliki akar kuat di tengah masyarakat karena kebersihan dan kompetensi teknis lainnya.

Kemunculan partai politik yang relatif banyak adalah indikator lain fase ini. Masih dalam suasana euphoria, partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam membangun tatanan yang lebih baik akan mengkristal dalam berbagai wadah partai-partai politik.

Ciri penting lain dari fase ini adalah perombakan berbagai sistem hukum. Bahkan pada fase ini sangat mungkin terjadi amandemen konstitusi. Tujuannya , untuk memastikan pemerintahan ini akan selalu berada di jalur yang demokratis, sehingga untuk itu harus dipersiapkan secara detail perangkat hukum dan perundang-undangan yang lebih memadai.

Nah, bagaimana ujung dari fase-fase ini?, apakah pasti akan sampai pada situasi yang lebih demokratis? Jawabannya tidak selalu. Pada fase-fase transisi dan konsolidasi, sisa rezim yang telah runtuh masih bisa menyusup kesana-kemari, sehingga sangat mungkin terjadi, yang berhasil melakukan konsolidasi justru kroni rezim otoriter, bukan kekuatan pro-demokrasi. Sehingga orde berubah, tapi kualitas pemerintahannya tidak jauh berbeda.

Semua tergantung kepada kesungguhan masyarakat, bagaimana mengawal demokrasi agar tak sesat jalan. Satu hal yang pasti, menuju situasi yang lebih demokratis tidak pernah mudah dan tidak akan pernah sederhana.