Menurut Laporan Indikator Ekonomi Islam Global 2020, pengeluaran Muslim untuk perjalanan meningkat 2,7% pada 2019 dari $189 miliar menjadi $194 miliar. Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar menempati peringkat tiga negara teratas berdasarkan data pembelanjaan. Namun, karena dampak buruk dari krisis Covid-19, pengeluaran konsumen Muslim untuk perjalanan diperkirakan turun 70 persen menjadi $58 miliar pada tahun 2020.

Pariwisata Ramah Muslim Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Keberlangsungan Ekonomi
Foto oleh Satria SP di Unsplash

Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) memperkirakan bahwa industri kehilangan total $320 miliar hanya dalam lima bulan – antara Januari dan Mei 2020. Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperkirakan kerugian $2,2 triliun untuk industri pada tahun 2020.

Sementara seluruh dunia mengharapkan vaksin Covid-19 sebagai solusi yang ampuh, banyak negara telah memulai persiapan strategis untuk memulihkan industri pariwisata mereka, termasuk pariwisata ramah Muslim.

Secara umum, wisata ramah Muslim tidak berbeda dengan wisata halal, wisata islami atau wisata syariah. Namun, di beberapa negara, pelaku pariwisata lebih memilih istilah “Ramah Muslim” dari pada yang lain. Pariwisata ramah muslim diartikan sebagai jenis pariwisata yang menganut nilai-nilai Islam.

Jika Indonesia juga berminat mengembangkan pariwisata ramah muslim, salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi adalah mengembangkan kerangka kerja nasional. Pasalnya, banyak keluhan konsumen terkait layanan perhotelan, iklan yang menyesatkan, penipuan paket liburan, kebijakan syarat dan kondisi yang tidak adil, adanya informasi yang tidak diungkapkan secara jelas, layanan berkualitas rendah, dll.

Pada akhir tahun 2016 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai penyelenggaraan parawisata syariah (halal) yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor parawisata halal di Indonesia, perihal tersebut tertulis dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut mengatur tentang keseluruhan kegiatan parawisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, massage, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

Baca juga:  Komorbid Dalam Jiwa Yang Perlu Diperhatikan

Layanan perhotelan dan pariwisata ramah Muslim adalah segmen hasil tinggi yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan Indonesia.

Ketersediaan makanan halal, keberadaan masjid dan musholla di tempat umum, kawasan belanja bebas pajak dan suasana yang aman belum cukup untuk menopang tumbuh kembangnya industri pariwisata ramah Muslim di Indonesia. Dalam jangka panjang, ini harus menjadi industri yang diatur dengan ketat yang mampu menetapkan standar global.

Meskipun hampir tidak mungkin untuk memiliki sistem yang sangat mudah dibuktikan, seperangkat undang-undang, peraturan dan mekanisme administratif perlu dikembangkan untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutannya. Misalnya, definisi dan terminologi yang tepat yang mengelilingi industri sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman di antara konsumen.

Untuk lebih mendukung industri dan menghindari penipuan konsumen, selain itu fasilitas serta layanan yang umumnya terkait dengan industri pariwisata ramah Muslim, seperti zona khusus untuk hiburan dan kebugaran, harus didaftarkan dan diatur dengan benar.