Keputusan pemerintah tersebut disambut baik oleh pengguna aplikasi WhatsApp di Turki dengan banyaknya seruan penolakan melalui tagar #DeletingWhatsapp di media sosial Twitter. Seiring dengan seruan penolokan tersebut, Menurut media pemerintah Turki yang dikutip dari Turkcell, BiP memperoleh lebih dari 1,12 juta pengguna hanya dalam 24 jam, dengan lebih dari 53 juta pengguna di seluruh dunia.

Mengganti WhatsApp Dengan Aplikasi Buatan Lokal
Foto oleh Jamie Street di Unsplash

Kantor media Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa pihaknya telah berhenti menggunakan aplikasi WhatsApp, hal ini dilakukan setelah aplikasi tersebut memperbaharui kebijakan privasi bagi penggunannya yang wajib untuk di setujui. Walaupun kebijakan tersebut baru akan diimplementasikan pada 8 Februari 2021 mendatang, tetapi secara berkala pihak WhatsApp sudah mulai melakukan aturan wajib atas persetujuan kebijakan tersebut kepada setiap penggunanya.

Keputusan pemerintah tersebut disambut baik oleh pengguna aplikasi WhatsApp di Turki dengan banyaknya seruan penolakan melalui tagar #DeletingWhatsapp di media sosial Twitter. Seiring dengan seruan penolokan tersebut, Menurut media pemerintah Turki yang dikutip dari Turkcell, BiP memperoleh lebih dari 1,12 juta pengguna hanya dalam 24 jam, dengan lebih dari 53 juta pengguna di seluruh dunia.

Kebijakan privasi aplikasi WhatsApp memberikan izin kepada perusahaan induknya yaitu Facebook untuk saling berbagi data atas penggunannya, hal tersebut sebenarnya sudah sempat beredar lama setelah perusahaan aplikasi perpesanan tersebut diakuisisi oleh pihak Facebook pada tahun 2014 senilai $21,8 juta. Aplikasi WhatsApp mewajibkan para penggunanya menyetujui pembaharuan kebijakan privasi itu jika tetap ingin menggunakan layanannya, jika seorang pengguna tidak menyetujuinya maka akan secara otomatis tidak dapat menggunakan aplikasi WhatsApp setelah tanggal 8 Februari 2021 mendatang.

Dilansir dari media berita Al Jazeera bahwa pada hari Sabtu, Ali Taha Koc, kepala Kantor Transformasi Digital Kepresidenan Turki, mengkritik persyaratan layanan baru WhatsApp dan pengecualian terhadap aturan berbagi data yang baru untuk pengguna yang berada di wilayah Inggris Raya dan Uni Eropa.

Baca juga:  Malaysia Berupaya Mendongkrak Pariwisata Islam Pasca Covid-19

Dia meminta Turki untuk menggunakan aplikasi “nasional dan lokal” seperti BiP dan Dedi.

“Perbedaan antara negara anggota Uni Eropa dan lainnya dalam hal privasi data tidak dapat diterima! Seperti yang telah kami kutip dalam Pedoman Keamanan Informasi dan Komunikasi, aplikasi asal asing menanggung risiko signifikan terkait keamanan data,” kata Koc dalam tweetnya.

“Karena itulah kami perlu melindungi data digital kami dengan perangkat lunak lokal dan nasional dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan lupa bahwa data Turki akan tetap ada di Turki berkat solusi lokal dan nasional.” imbuhnya.

Tentang Aturan Kebijakan Privasi WhatsApp Yang Baru.

Pihak perusahaan mengatakan bahwa persyaratan yang diperbarui akan memungkinkan pembagian informasi tambahan antara WhatsApp dan Facebook serta aplikasi lain yang masih dalam satu grup seperti Instagram dan Messenger, data yang akan dibagikan seperti kontak dan data profil, tetapi bukan konten pesan yang akan tetap dienkripsi.

Facebook bertujuan untuk menjadikan WhatsApp sebagai sumber baru yang dapat di monetisasi, dengan mengizinkan para pelaku bisnis untuk menghubungi klien mereka melalui platform serta menjual produk mereka secara langsung menggunakan satu layanan.

Facebook mendapat tekanan yang meningkat dari regulator saat mencoba mengintegrasikan layanannya.

Pada tahun 2017, Uni Eropa mendenda raksasa media sosial Amerika Serikat itu sebesar 110 juta euro (kemudian $120 juta) karena memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, tentang pengambilalihan WhatsApp pada tahun 2014 mengenai fitur untuk menautkan akun di antara kedua layanan tersebut.

Baca juga:  Kini Vaksin Covid 19 Menjadi Harapan Seluruh Negeri

Regulator federal dan negara bagian di Amerika Serikat menuduh Facebook menggunakan akuisisi WhatsApp dan Instagram untuk menghancurkan persaingan, serta mengajukan tuntutan hukum antimonopoli bulan lalu yang bertujuan untuk memaksa perusahaan divestasi dari mereka.

Pada November tahun lalu, Turki mendenda perusahaan media sosial global, termasuk Facebook, Twitter dan Instagram, masing-masing 10 juta lira ($1,18 juta) karena tidak mematuhi undang-undang media sosial yang baru.

Undang-undang baru, yang mulai berlaku pada bulan Oktober, mengharuskan platform dengan lebih dari satu juta pengguna harian di Turki untuk menunjuk perwakilan yang bertanggung jawab ke pengadilan Turki, hal tersebut dilakukan dalam upaya mematuhi perintah untuk menghapus konten yang “menyinggung” dalam waktu 48 jam dan menyimpan data pengguna di Turki.