Jangan salah mengira, Ki Hajar Dewantara di fase-fase akhir kehidupannya memang memilih jalur pendidikan sebagai media perjuangan, tetapi pada masa mudanya beliau juga aktif dalam gerakan politik. Karir politik Ki Hajar ini nampaknya kurang terekspose. Masyarakat hanya mengenal beliau sebagai figur dan ikon pendidikan, yang jauh dari kehidupan politik. Padahal rumusan konsep pendidikannya sangat kental dilatari oleh realitas kepemimpnan politik pada masa itu.

Ki Hajar Dewantoro
Ki Hajar Dewantara

Membaca kembali pemikiran Ki Hajar terutama pada rumusan konsep trilogi pendidikan yang dirumuskannya secara ringkas namun padat makna, yakni: “Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handyani” patut disertai dengan bingkai pemahaman bahwa Ki Hajar adalah praktisi politik. Sangat mungkin, beliau merumuskan konsep tersebut karena pengaruh aktivitas politik dan jiwa kependidikan yang dilakoninya sekaligus.

Makna harfiah dari trilogi konsep pendidikan Ki Hajar adalah: Di depan seorang pendidik harus menjadi teladan, di tengah (diantara para siswa/masyrakat pendidikan) pendidik harus menciptakan prakarsa, ide, atau gagasan-gagasan. Konsep ketiga, di belakang seorang pendidik harus memberi dorongan, arahan atau motivasi.

Karena sangkaan bahwa dunia Ki Hajar adalah melulu dunia pendidikan, maka konsep trilogi tersebut seakan hanya boleh dijiwai oleh para guru. Padahal jika para politisi, negarawan, dan pemimpin negeri ini mau menjiwai trilogi pemikiran kepemimpinan Ki Hajar, mungkin wajah Indonesia akan lebih baik.

Mengetengahkan kembali sosok Ki Hajar sebagai pendidik sekaligus politisi adalah hal penting bagi Indonesia yang sedang merajut demokrasi politik seperti hari ini. Setidaknya melalui sosok Ki Hajar, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan teladan tentang kemungkinan menyandingkan dunia moral pendidikan dengan pragmatisme politik secara seimbang dan dialektis, tanpa merusak karakter.

Wartawan Yang Kritis.

Gerakan demokrasi politik di seluruh dunia mengakui bahwa media massa adalah pilar keempat demokrasi, setelah yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Media massa ditempatkan begitu tinggi, karena posisi strategisnya sebagai saluran informasi masyarakat sekaligus media kontrol atas kekuatan-kekuatan politik. Kritik media massa sangat efektif dalam meredam berbagai kemungkinan penyelewengan terhadap jalannya pemerintahan.

Ki Hajar Dewantara memulai karir sebagai aktivis dan profesional justru dari dunia media massa. Insiden kehidupan, karena gagal merampungkan studi-nya di STOVIA, memaksa Ki Hajar Dewantara untuk bertindak realistis. Ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pilihan karir yang kemudian dilakoninya adalah jadi wartawan.

Beliau pun memasuki dunia kerja, sebagai wartawan, dan penulis lepas di berbagai media cetak. Ternyata pilihan karir ini semakin mengasah jiwa nasionalisme Ki Hajar, apalagi dunia jurnalisme ketika itu sangat besentuhan dengan berbagai gerakan anti-kolonialisme.

Pada zamannya, tulisan Ki Hajar sangatlah populer terutama dikalangan para aktivis. Ia dikenal sebagai penulis yang sangat tajam kritiknya dan menggelorakan spirit perjuangan anti penjajahan.

Baca juga:  Indonesia Pernah Punya Seorang Intelektual Besar Bernama Dr. Kuntowijoyo

Kiprah politik Ki Hajar sebagai jurnalis sangatlah kental. Hal ini setidaknya terungkap dari salah satu tulisanya yang dinilai banyak pihak sangat politis yaitu “Als ik een Nederlander was” yang terjemahan Indonesia berarti “Seandainya aku orang Belanda.” Artikel ini di muat di surat kabar De Express. Bagi kalangan aktivis kemerdekaan artikel ini membuat mereka tersenyum puas, sebaliknya bagi para petinggi Hindia Belanda, tulisan tersebut terasa amat menohok.

Artikel itu merupakan respon Ki Hajar atas ketidak-setujuannya dengan kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yang melakukan pungutan kepada kaum pribumi untuk pesta peringatan kemerdekaan Belanda, yang ia nilai tidak adil dan menyusahkan masyarakat pribumi. Berikut adalah kutipan artikel terkenal itu:

“Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya”. (https://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hadjar_Dewantara)

Praktisi Politik.

Posisinya sebagai awak media, membuat Ki Hajar memiliki jaringan luas di kalangan para aktivis kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga ia dekat dengan tokoh-tokoh lain semacam Dr. Tjipto Mangun Kusumo dan Dr. Douwes Dekker. Mungkin karena berbagai kesamaan pandangan, tiga orang ini bahu-membahu bagai tak terpisahkan, sehingga mereka mendapatkan julukan Tiga Serangkai.

Tanggal 25 Desember tahun 1912, bertempat di Kota Bandung, dengan prakarsa Dr. Douwes Dekker, Tiga serangkai mendirikan Indisce Partij. Ini merupakan partai politik pertama Hindia-Belanda. Indisce Partij juga merupakan bentuk konsolidasi gerakan politik pertama yang menyuarakan kemerdekaan dan nasionalisme Indonesia.

Ki Hajar adalah tokoh penting Indisce Partij. Tulisan kritis sebagaimana dikutip diatas, ia tulis sebagai wartawan sekaligus aktivis partai politik. Tulisan itu yang membuat Ki Hajar diasingkan oleh pemerintah Hindia-Belanda ke Pulau Bangka. Tetapi kemudian bersama Douwes Dekker dan Tjipto Mangun Kusumo, beliau dipindahkan tempat pengasingannya ke Negeri Belanda.

Merubah Haluan Perjuangan.

Hukuman itu justru membawa hikmah tersendiri bagi Ki Hajar, karena hukuman tersebut ia justru memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Keseriusannya dalam menuntut ilmu pun akhirnya berbuah manis, Ki Hajar berhasil menggondol Europeesche Akte, sebuah sertifikat akademis berstandar Eropa di bidang pendidikan dan pengajaran.

Baca juga:  Buya Hamka Ulama Autodidak Yang Cinta Ilmu

Ilmu yang ditekuninya ini rupanya berpengaruh serius terhadap pandangan-pandangan Ki Hajar. Beliau menyadari, gerakan politik tanpa pengetahuan dan pendidikan yang memadai bagi masyrakat hanya akan berakhir pada kesia-sian. Pendidikan dan pengajaran dipandangnya sebagai media perjuangan yang lebih strategis. Jika masyarakatnya memperoleh pendidikan yang baik, maka cita-cita memperoleh kemerdekaan akan lebih mudah.

Pandangan inilah yang ia kembangkan sepulang dari Belanda. Ki Hajar masih berkiprah sebagai politisi, namun konsentrasi besar dari energi perjuangannya ia dedikasikan melalui jalur pendidikan. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar menunjukkan keseriusannya untuk berjuang di jalur pendidikan. Beliau mendirikan Nasionaal Onderwijs Instituut Taman Siswa.

Sekolah ini adalah langkah pendidikan sekaligus politis. Muatan politiknya terlihat dari orientasi nasionalisme-kebangsaan yang menjadi spirit sekolah ini. Hal mana menunjukkan pula konsistensi perjuangan Ki Hajar, yakni nasionalisme dan Indonesia merdeka. Bukankah partai yang didirikannya juga memiliki haluan nasionalisme?

Pemerintah Hindia-Belanda pun mencium adanya kaderisasi politik melalui sekolah ini. Langkah yang mereka ambil pun sangat keras. Mereka mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada tahun 1932 dalam rangka menghambat laju pertumbuhan sekolah ini. Tapi Taman Siswa berhasil eksis hingga hari ini, dan Ki Hajar telah meletakkan pondasi penting pendidikan nasional.

Ki Hajar pun diujung perjuangannya mampu menduduki Jabatan politik tertinggi di bidang pendidikan, Ia adalah menteri pendidikan pertama di zaman Indonesia merdeka. Satu hal penting yang harus kita pelajari dari sosok beliau; bidang perjuangan semacam bidang politik dan pendidikan akan mampu disinergikan, manakala visi bidang-bidang perjuangan itu jelas. Ki Hajar adalah politisi sekaligus pendidik, tetapi karena beliau mampu mendudukkan bidang-bidang itu sebagai sarana perjuangan untuk kemakmuran masyrakat, beliau tidak terjebak pada sikap-sikap pragmatis. Inilah yang harus kita pedomani. Jika politisi sekarang suka memanfaatkan dunia pendidikan untuk kepentingan politik dan kaum pendidikan jijik dengan praktik politik, maka mari kita teladani kembali Ki Hajar, bahwa itu semua akan baik, manakala itikadnya untuk kebaikan dan mencapai cita-cita luhur bersama.