Presiden pertama Republik Indonesia yang memberikan mandat penuh kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mengambil alih fungsi pemerintahan ketika Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta tidak mungkin menjalankan roda pemerintahan karena ditangkap oleh Belanda.

“Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu-Kota DJogyakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra”.

Itu adalah penggalan kalimat dari faximile Presiden pertama Republik Indonesia yang memberikan mandat penuh kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mengambil alih fungsi pemerintahan ketika Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta tidak mungkin menjalankan roda pemerintahan karena ditangkap oleh Belanda. Mereka berdua diasingkan ke pulau Bangka.

Negara yang baru seumur jagung ini akan mengalami status quo jika tidak ada representasi pemerintahannya. Situai itu tentu sangat merugikan secara politik, terutama dalam menjaga eksistensi Republik Indonesia di mata internasional. Sementara Belanda yang belum pernah rela melepas Indonesia dari cengkeramanannya, akan memanfaat kan kondisi status quo untuk melakukan klaimnya kembali atas Indonesia sebagai bagian dari tanah kolonialnya. Pasca agresi militer Belanda II dan ditahannya Dwi-tunggal Soekarno-Hatta, Belanda bahkan rajin membangun propaganda melalui media mereka bahwa Republik Indonesia telah bubar.

Tahukah anda? Faximile yang sanagat penting dan strategis itu ternyata tidak pernah sampai kepada alamat yang di tuju. Mr. Sjafruddin sosok yang dituju dari fax itu ternyata tidak pernah menerimanya. Kesulitan komunikasi membuat pesan penting tersebut tidak sampai ke tangan beliau. Tapi karena mungkin sebelumnya telah ada perbincangan di kabinet atau murni inisiatif beliau sendiri karena mendengar berita penyerbuan atas ibu kota negara dan ditahannya Presiden dan Wakil Presiden, Mr. Sjafruddin berinisiatif mengambil langkah strategis dengan mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Peristiwa penting itu terjadi pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, Sumatera Barat. Tokoh-tokoh nasional yang saat itu ada di Sumatera Barat berkumpul pada tanggal tersebut, yang pada akhirnya menyetujui pendirian PDRI di Sumatera Barat. Rapat pada hari itu juga berhasil merumuskan kabinet PDRI sebagai berikut:

  1. Ketua dan Menteri Penerangan & Pertahanan: Mr. Sjafruddin Prawiranegara
  2. Wakil Ketua dan Menteri Kehakiman: Mr. Soesanto Tirtoprodjo
  3. Menteri Luar Negeri: Mr. AA. Maramis
  4. Menteri Dalam Negeri & Menteri Kesehatan: Mr. Soekiman Wirjosandjoyo
  5. Menteri Keuangan: Mr. Loekman Hakiem
  6. Menteri Kemakmuran: Mr. I Kasimo
  7. Menteri Agama: KH. Masjkoer
  8. Menteri Pendidikan: Mr. Teuku Mohammad Hassan
  9. Menteri Perhubungan: Ir. Inderatjaja
  10. Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Mananti Sitompul
  11. Menteri Perburuhan & Sosial: Mr. St. M. Rasjid

Mr. Sjafruddin meski statusnya dalam PDRI disebut sebagai ketua, pada hakekatnya beliau adalah presiden de facto pada saat itu, karena ia adalah representasi pemerintahan Indonesia yang sah dan memerankan tugas-tugas kepala negara. Tetapi kita lihat disana, bahwa Mr. Sjafruddin sungguh arif dengan pilihan kata “ketua” beliau tahu konsekwensi yang bisa terjadi jika menggunakan kata “presiden” dalam hirarki pemerintahan PDRI yang diembannya.

Baca juga:  Muhammad Iqbal Bukan Sekedar Penyair Terbesar

Pertama, beliau bertindak sangat konstitusional, meski Dwi-tunggal Soekarno-Hatta telah ditahan pihak Belanda, namun secara de jure mereka berdua tetaplah Presiden dan Wakil Presiden yang sesungguhnya, karena tidak pernah ada pencabutan mandat atas keduanya.

Kedua, Mr. Sjafruddin tidak ingin dibelakang hari nanti muncul dualisme pemerintahan, beliau sangat paham bahwa langkah pendirian PDRI adalah sebuah keharusan strategis bagi kelangsungan NKRI, bukan untuk merebut kekuasaan ataupun mendirikan negara sendiri.

Pada tanggal 23 Desember 1948, atau esok harinya, Mr. Sjafruddin melakukan pidato kenegaraan untuk membuktikan bahwa Indonesia masih eksis sekaligus mematahkan klaim Belanda bahwa Indonesia telah bubar dengan tertangkapnya Soekarno dan Hatta. Penggalan pidatonya adalah sebagai berikut:

“……Karena serangan tiba-tiba itu mereka telah berhasil menawan Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa pembesar lain. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada suatu saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia II, ketika rakyatnya kehilangan akal, pemimpinnya putus asa dan negaranya tidak dapat ditolong lagi.

Tetapi kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara RI tidak tergantung kepada Sukarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh hilang berganti.

Kepada seluruh Angkatan Perang Negara RI kami serukan: Bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh…..”

Mr. Sjafruddin Prawiranegara, 23 Desember 1948

Semenjak hari itu beliau dan kabinetnya menjadi target pencarian Belanda, sehingga Mr. Sjafruddin harus menjalankan pemerintahan darurat yang dipimpinnya dengan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Konon, untuk menjalin komunikasi dan menyampaikan pidatonya, Mr. Sjafruddin selalu membawa peralatan radio kemanapun beliau bergerak.

Sebuah Mata Rantai Antara Mr. Sjafruddin Dengan PDRI

Keberadaan PDRI dan peran kepemimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara adalah bagian utuh dari sejarah perjuangan bangsa untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia adalah mata rantai penting yang menjadi penghubung eksistensi sejarah kita hari ini.

PDRI memang hanya memerankan tugasnya selama kurang lebih 8 bulan. Diukur waktu memang pendek, tetapi dilihat dari peran pentingnya pada waktu itu, PDRI dan Mr. Sjafruddin memiliki peran yang strategis dan sangat menentukan sejarah Indonesia hari ini.

Bayangkan saja, jika PDRI tidak menyiarkan pidato Mr. Sjafruddin pada tanggal 23 Desember 1948 atas nama Bangsa Indonesia, bisa jadi publik internasional pada waktu itu berhasil diyakinkan oleh propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Indonesia telah bubar.

Bahkan keluarnya resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949, yang antara lain berisi penghentian agresi militer Belanda, diantaranya dilandasi oleh fakta bahwa Indonesia masih ada berkat kiprah PDRI selama 8 bulan. Tentu, munculnya resolusi PBB juga tidak terlepas dari peran Exile Government Indonesia di New Delhi dan kegigihan wakil-wakil kita di PBB, namun fakta kongkrit bahwa Indonesia masih eksisi adalah karena keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera, yang telah mampu memobilisir kekuatan militer untuk terus menunjukkan perlawanan meski dengan bergerilya.

Baca juga:  Sejarah Kelahiran Pancasila

Masa Pemerintahan PDRI berakhir pada tanggal 14 Juli 1948 yang ditandai dengan penyerahan mandat PDRI kepada Mohammad Hatta, selaku perdana menteri pada saat itu setelah perundingan Roem-Royen memaksa Belanda mengakui Pemerintahan Republik Indonesia dengan Ibu Kota Yogyakarta, dan membebaskan para pemimpin bangsa dari tahanan.

Ketika Mr. Sjafruddin Terlibat Pembentukan PRRI

Tidak diragukan lagi, Mr. Sjafruddin dengan kiprahnya di PDRI dan berkali-kali menjadi Menteri menunjukkan bahwa beliau memiliki sumbangsih dan darma-bakti yang besar kepada Republik ini. Tetapi sungguh ironis, untuk tokoh sekualitas beliau, Mr. Sjafruddin tidaklah dikenal oleh masyarakat Indonesia secara layak.

Ia bahkan dinilai telat mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional. Dimana gelar itu diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia baru pada tahun 2011 yang lalu. Peran strategisnya bersama PDRI juga terasa tidak ditampilkan selayaknya, publik samar-samar memahami sosoknya. Ada apa gerangan?

Sebagai negarawan dan politisi, Mr. Sjafruddin memang kerap tidak sehaluan dengan arus utama politik. Beliau termasuk tokoh yang sangat konsisten agar konstitusi dijalankan secara tegak. Mr. Sjafruddin tidak puas dengan makin kuatnya pengaruh kaum komunis di pemerintahan pada kurun 1956-1958. Ia juga melihat ketimpangan yang luas dalam pembangunan di berbagai daerah.

Ketika Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di deklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958, yang dipicu ketidak puasan daerah Sumatera Tengah, karena keinginan mereka untuk diberi otonomi secara lebih luas tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Mr. Sjafruddin setuju ketika ditunjuk sebagai perdana menteri merangkap menteri keuangan. Mengapa beliau setuju? Deklarasi PRRI menurut dia adalah sebuah sikap protes atas ketidakpuasan kebijakan politik di pemerintah pusat, bukan sebuah pemberontakan. PRRI tetap mendukung bahwa Soekarno dan Hatta adalah pimpinan nasional, mereka hanya tidak puas dengan kinerja kabinet dan membuat kabinet tandingan. Namun Pemerintah Pusat menilai bahwa langkah tersebut adalah langkah pembangkangan, sehingga PRRI ditangani layaknya sebuah pemberontakan. Para anggotanya pun dicap sebagai kaum pemberontak.

Realitas inilah barangkali yang membuat wajah Mr. Sjafruddin kurang dikenal di dalam sejarah kita sendiri. Ia dinilai memiliki sisi kelam, walaupun kemudian tim Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia (YMSI) berhasil meyakinkan pemerintah dengan argumen historis dan akademis bahwa langkah Mr. Sjafruddin bergabung dengan PRRI adalah sebuah langkah politik, bukan pemberontakkan.