Pada 1908, seorang dokter Jawa benama Wahidin Soedirohoesodo mendirikan organisasi Budi Utomo bersama mahasiswa-mahasiswa School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA).

Peran Politik Kaum Terdidik Masa Pra Kemerdekaan
Foto oleh bantersnaps di Unsplash

Golongan yang berperan penting di masyarakat dan menjadi perintis cita-cita kemerdekaan pada awal abad ke-20 adalah kaum priyayi. Mereka adalah orang-orang terpelajar yang bekerja dalam pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan. Mereka yang bekerja dalam pemerintahan disebut priyayi tinggi, sedangkan yang bekerja di luar pemerintahan disebut priyayi rendah. Priyayi rendah ini disebut dengan kaum terpelajar profesional. Mereka berprofesi sebagai dokter, ahli hukum, wartawan, dan guru, yang memandang pentingnya pendidikan bagi kemajuan masyarakat. Priyayi rendah inilah yang berperan penting menjadi penggerak organisasi-organisasi di kalangan masyarakat bawah.

Pada 1908, seorang dokter Jawa benama Wahidin Soedirohoesodo mendirikan organisasi Budi Utomo bersama mahasiswa-mahasiswa School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA). Organisasi tersebut semula didirikan untuk memajukan kepentingan-kepentingan priyayi rendah. Seiring dengan adanya anggota dari kalangan bukan mahasiswa, pengaruh mahasiswa mulai berkurang. Kepengurusan Budi Utomo beralih dari priyayi rendah kepada priyayi tinggi, yang membuat Budi Utomo tidak memiliki basis yang kuat di masyarakat. Budi Utomo menjadi organisasi pribumi yang progresif dan moderat, bahkan tampak sebagai partai pemerintah saat itu. Peran yang diambil selanjutnya, Budi Utomo lebih mengutamakan bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dan jarang memainkan peran politis.

Pada masa sesudah tahun 1909 bermunculan organisasi-organisasi baru yang didasarkan atas identitas kesukuan. Misalnya, dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa STOVIA tempat Budi Utomo didirikan, bermunculan organisasi seperti Tri Koro Dharmo (1915) –yang kemudian menjadi Jong Java (1918), Jong Sumatranen Bond (1917), Studerenden Vereeniging Minahasa (1918), dan Jong Ambon (1918). Adanya organisasi-organisasi ini mencerminkan kuatnya identitas kesukuan pada masyarakat waktu itu. Saat itu, konsep tentang identitas nasional yang melingkupi seluruh masyarakat Indonesia belum muncul.

Priyayi rendah mengambil peran yang berbeda dengan priyayi tinggi. Mereka kebanyakan lulusan sekolah-sekolah Belanda yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaan pemerintahan. Bagi priyayi rendah, keterbelakangan dan kebodohan merupakan akibat dari struktur sosial. Dengan kata lain, kolonialisme-lah penyebabkan adanya struktur sosial yang menimbulkan keterbelakangan dan kebodohan masyarakat Indonesia. Atas kesadaran ini priyayi rendah menggerakkan organisasi-organisasi dengan semangat antikolonial dan cenderung bersifat politik.

Salah satu gerakan yang didirikan oleh priyayi rendah adalah Sarekat Islam (SI). Organisasi yang mula-mula bernama Sarekat Dagang Islamiyah ini didirikan pada 1909 oleh Tirtoadisoerjo, lulusan OSVIA yang telah meninggalkan dinas pemerintahan dan menjadi wartawan. Pada 1911, Tirtoadisoerjo mendorong seorang pedagang batik di Surakarta bernama Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam sebagai koperasi pedagang batik Jawa. Di Surabaya, organisasi ini dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto, seorang lulusan OSVIA yang mengundurkan diri dari dinas pemerintahan. Di bawah kepemimpinan kaum terpelajar ini, SI yang pada awalnya menekankan pemberdayaan pada pedagang muslim berubah menjadi gerakan yang membela hak-hak sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Pendekatan populis inilah yang membuat jutaan orang pada waktu itu bergabung dalam SI.

Baca juga:  Ki Hajar Dewantara Prototipe Politisi Sekaligus Pendidik

Pada saat SI mulai masuk dan berkembang ke desa-desa, meletuplah tindakan kekerasan. Pengaruh Marxisme menyusup dalam organisasi ini yang ditunjukkan dengan dilakukannya berbagai aksi mobilisasi pemogokan buruh dan melakukan penyerangan secara sporadis terhadap pemerintah setempat. Rakyat di desa menganggap SI sebagai alat untuk melawan struktur kekuasaan di tingkat lokal. Pada 1913-1914 terjadi letupan tindakan kekerasan baik di kota maupun di desa dengan SI sebagai pemegang peran penting. Perjuangan politik SI ini dinyatakan oleh Tjokroaminoto bahwa SI berjuang menuntut pemerintahan sendiri dan mendapatkan hak bersuara dalam urusan-urusan politik.

Organisasi lain yang didirikan oleh priyayi bawah dan menampilkan peran politiknya adalah Indische Partij (IP). Didirikan oleh tiga serangkai: Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surjaningrat pada tahun1911. Organisasi ini merupakan partai politik pertama di Indonesia yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik dengan menyuarakan nasionalisme Hindia dan menuntut kemerdekaan. Melalui IP inilah kaum terdidik mulai menyuarakan nasionalisme Hindia sebagai bentuk identitas bersama dalam satu kewarganegaraan, bukan identitas kedaerahan atau kesukuan maupun identitas agama. Kepemimpinan mereka mengantarkan IP sebagai organisasi yang paling radikal dan maju secara politik. Karena khawatir atas potensi radikalisme yang akan ditimbulkan, pemerintah Belanda melarang partai ini dan memenjarakan ketiga pemimpinnya.

Pada masa 1920-1945, kaum terdidik berperan besar dalam memimpin pergerakan politik. Mereka meneruskan peran yang sebelumnya dirintis oleh kaum terdidik berlatar belakang seolah STOVIA. Hal ini seiring dengan mulai tumbuhnya perguruan tinggi di tanah air pada tahun 1920. Mereka mengenyam pendidikan tinggi, baik di universitas dalam negeri maupun luar negeri. Karena perguruan tinggi di dalam negeri berjalan dengan lambat, kaum terdidik memilih melanjutkan studinya ke luar negeri, terutama Belanda. Kebanyakan kaum terdidik yang melanjutkan ke Belanda berasal dari kelas sosial rendah dan merupakan pemimpin gerakan sosial dan organisasi pemuda-pelajar di tanah air.

Menyusul munculnya perguruan tinggi di tanah air, beberapa klub mahasiswa universitas mulai tumbuh. Pada mulanya klub nahasiswa didominasi mahasiswa belanda dan berorientasi rekreatif. Berikutnya muncul klub-klub mahasiswa di Bandung, Jakarta, dan Surabaya, yang memiliki kesadaran politik. Salah satu klub mahasiswa yang terkemuka saat itu adalah Algemene Studieclub (ASC) dengan tokoh utamanya Soekarno. ASC bersifat politis dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat perjuangan melawan penjajah masih terpecah-pecah, Soekarno menyadari bahwa dibutuhkan persatuan di antara gerakan-gerakan tersebut. Semangat nasionalisme pada diri Soekarno ini tidak lepas dari pengaruh tokoh tiga serangkai yang lebih dahulu menyuarakan gagasan nasionalisme Hindia. Bersama ASC inilah pada 1927 Soekarno menggagas sebuah partai politik terkemuka saat itu, Perserikatan Nasional Indonesia, yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI).

Baca juga:  Sejarah Kelahiran Pancasila

ASC diilhami oleh Indonesische Studieclub (ISC), study club yang didirikan oleh dr Sutomo di Surabaya pada 1924. ISC didirikan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab di kalangan kaum terdidik saat itu atas Indonesia sebagai suatu bangsa. Selain menginspirasi ASC, pendirian ISC ini mempengaruhi munculnya banyak sudy club di berbagai kota seperti Surakarta, Yogyakarta, Batavia, Semarang, dan Bogor. Atas usaha pengurus ISC, dilakukan upaya pendirian dan penyatuan berbagai study club, organisasi pemuda pelajar, dan organisasi sosial politik. Upaya ini membuahkan hasil dengan dibentuknya Komite Persatuan Indonesia yang kemudian menginspirasi kaum terdidik di berbagai organisasi pemuda pelajar dalam menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia Pertama pada tahun 1926. Kongres tersebut membuka jalan bagi menguatnya aliansi di kalangan perhimpunan pemuda dan pelajar saat itu dan diterimanya konsep kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1928, para aktivis dari berbagai organisasi pemuda dan pelajar menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia Kedua. Kongres inilah yang menjadi tonggak sejarah dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Pada Sumpah Pemuda tersebut, peserta kongres menyetujui tiga pengakuan: satu tanah air, Indonesia; satu bangsa, Indonesia; dan satu bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Usai Sumpah Pemuda, berbagai organisasi dari berbagai latar belakang etnis dan keagamaan mulai membubuhkan kata “Indonesia” dalam namanya. Misalnya, pada 1929 Sarekat Islam berubah menjadi Partai Sjarekat Islam Indonesia (PSII) dan pada 1935 Budi Utomo menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra). Pada akhirnya, menjelang pendudukan Jepang, Indonesia sebagai identitas kebangsaan baru telah menguat sebagai identitas masyarakat Indonesia. Saat pendudukan Jepang, seiring dengan melemahnya pengaruh Belanda pada masyarakat Indonesia dan berbagai peluang politik yang diberikan oleh pemerintah Jepang, semakin menguatkan kesadaran kebangsaan kaum terdidik dengan melakukan berbagai perjuangan politik yang mengarah menuju kemerdekan Indonesia.

Sumber: Negara Paripurna (Yudi Latif, 2011); Paradigma Islam (Kuntowijoyo, 2008); Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (M.C. Ricklefs, 2008).