Sebagai sebuah dasar falsafah dalam bernegara, konsepsi Pancasila tidak berdiri sendiri saat pertama kali dirumuskan. Oleh penyusunnya, Pancasila digali dari bumi Indonesia, yang terbentang mulai dari kejayaan Nusantara sampai masa penjajahan. Sementara, bahan-bahan pemikirannya telah ada sejak awal pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah Kelahiran Pancasila
Foto oleh Ali Yahya di Unsplash

Pada masa awal pergerakan kemerdekaan, para penggeraknya merumuskan prinsip dasar perjuangan bagi organisasi yang dimimpinnya. Pada 1924, Perhimpunan Indonesia di Belanda merumuskan empat prinsip untuk mencapai tujuan kemerdekaan, yakni persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian. Prinsip-prinsip tersebut menjadi panduan mereka dalam melakukan langkah-langkah perjuangan politiknya. Pada tahun yang sama, Tan Malaka menulis buku Menuju Republik Indonesia, di mana ia menekankan prinsip kedaulatan rakyat dan meyakini bahwa prinsip tersebut telah berakar kuat dalam tradisi nusantara. Dalam waktu yang hampir bersamaan, HOS Tjokroaminoto mengidealkan sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi. Pada 1926, Soekarno menulis esai berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang mengidealkan sintesis ketiga ideologi tersebut untuk membangun kemerdekaan Indonesia. Belakangan ia mensintesiskan ketiga ideologi tersebut dalam istilah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme berarti semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan, sedangkan sosio-demokrasi berarti demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial melalui pemenuhan hak politik dan hak ekonomi masyarakat. Aspirasi pandangan bernegara bermuara pada Sumpah Pemuda yang menyatukan berbagai keragaman ke dalam kesamaan tanah air, bangsa, dan bahasa. Berbagai pemikiran sepanjang usaha perjuangan kemerdekaan tersebut memudahkan para pendiri bangsa dalam merumuskan prinsip dasar bernegara.

Perumusan dasar negara mulai dilakukan pada masa sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPK adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mendapat dukungan bangsa Indonesia dalam rangka memenuhi janji Jepang membantu proses kemerdekaan Indonesia dan bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya terkait tata pemerintahan guna mendirikan negara Indonesia merdeka. Agenda sidang pertama BPUPK tersebut adalah mendengarkan pidato para anggota tentang dasar negara. Dari berbagai pidato anggota, hanya Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno yang merumuskan dasar negara secara lebih sistematis dibandingkan anggota yang lain. Namun demikian, dibandingkan Yamin dan Soepomo, pidato Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni terkandung gagasan tentang dasar negara yang paling mendekati sebagai dasar falsafah dengan penjelasan yang runtut, solid, dan koheren. Menurut Soekarno, dasar negara yang dirumuskan harus bersifat statis yang mampu mempersatukan segenap elemen bangsa, dan juga bersifat dinamis yang mampu memandu arah gerak rakyat, bangsa, dan negara. Dalam pidato tersebut Soekarno menyebut lima prinsip yang diyakininya berakar kuat dalam jiwa bangsa Indonesia, yakni, pertama kebangsaan Indonesia; kedua internasionalisme atau perikemanusiaan; ketiga mufakat atau demokrasi; keempat kesejahteraan sosial; dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut disebut oleh Soekarno sebagai Panca Sila yang berarti lima asas atau dasar.

Baca juga:  Mosi Integral Jihad Gemilang Yang Melahirkan Kembali NKRI

Karena sidang pertama BPUPK belum mencapai titik temu terkait perumusan dasar negara, Soekarno mengambil inisiatif informal dengan membentuk panitia kecil berjumlah sembilan orang yang dikenal dengan Panitia Sembilan. Panitia ini bertugas menyusun Undang-undang Dasar (UUD) yang didalamnya termuat dasar negara. Setelah melalui perundingan di antara dua kubu anggota yang mengaspirasikan paham kebangsaan dan paham keagamaan, pada tanggal 22 Juni 1945 panitia berhasil merumuskan rancangan pembukaan UUD yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Menurut dokumen tersebut, dasar negara adalah lima sila persis seperti pada Pancasila yang sekarang kita kenal, kecuali pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Anak kalimat yang mengikuti kata “Ketuhanan” dikenal dengan istilah “tujuh kata”. Dokumen tersebut kemudian dibawa pada sidang kedua BPUPK pada 10 sampai 17 Juni 1945. Sampai persidangan kedua tersebut berakhir, BPUPK menyepakati pembukaan UUD berdasarkan hasil rumusan Piagam Jakarta yang di dalamnya terkandung dasar negara (Pancasila).

Meskipun rancangan UUD telah disepakati oleh segenap anggota BPUPK, masih ada ganjalan di antara golongan kebangsaan terkait “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta yang dirasa tidak cocok seebagai hukum dasar yang menyangkut seluruh warga negara. Keadaan ini mewarnai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas menyiapkan pembukaan dan batang tubuh UUD serta mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintah militer Jepang kepada pihak Indonesia. Jika kriteria anggota BPUPK didasarkan atas latar belakang ideologis dan perwakilan golongan, kriteria anggota PPKI didasarkan atas latar belakang kedaerahan. Akibatnya beberapa anggota kunci BPUPK tidak menjadi anggota PPKI sehingga bisa menimbulkan perubahan terhadap kesepakatan yang dihasilkan BPUPK. Saat PPKI pertama kali bersidang pada 18 Agustus 1945, situasi politik berubah menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia sehari sebelumnya, yakni 17 Agustus 1945. Pada persidangan itu, disetujui Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. PPKI juga menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945, kecuali “tujuh kata” di belakang Sila Ketuhanan dan berganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Baca juga:  Mandat Penuh Kepada Mr. Sjafruddin Untuk Mengambil Alih Fungsi Pemerintahan

Pencoretan “tujuh kata” tersebut berawal dari adanya keberatan sejumlah elemen bangsa dari kawasan timur Indonesia pada petang hari tanggal 17 Agustus 1945 yang disampaikan kepada PPKI. Pagi hari sebelum sidang PPKI dibuka, Mohammad Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam anggota PPKI (Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Kasman Singedimejo, dan teuku Hasan) agar bersedia mengganti Sila Ketuhanan dalam Piagam Jakarta menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan alasan demi menjaga persatuan bangsa. Mereka pun akhirnya menerima pencoretan “tujuh kata” tersebut. Namun demikian, sebagaimana disadari oleh Hatta sendiri, semangat Piagam Jakarta tidak lenyap walaupun “tujuh kata” dihilangkan.

Dari proses perumusan dasar negara tersebut, dapat dikatakan bahwa tangal 1 Juni 1945 adalah hari kelahiran Pancasila, di mana saat itu lima prinsip dasar negara mengemuka dan diberi nama Panca Sila. Pancasila sebagai dasar negara kemudian disetujui bersama dengan dirumuskannya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila diterima secara final sebagai dasar negara dan secara konstitusional mengikat kehidupan bangsa dan negara.

Sumber: Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Yudi Latif, 2011) dan bacaan lain yang relevan.